Kupang,PRS – Tiga perusahaan terkemuka, empat dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dan lima perguruan tinggi di wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV NTT menyatakan kesiapan mereka untuk menjalin kerja sama dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) secara mandiri.
Kesiapan ini disampaikan melalui penandatanganan nota harapan bersama, yang dikenal sebagai mutual expectation agreement, pada akhir acara dialog multi pihak (multistakeholder dialogue – MSD) MBKM Mandiri.
Acara MSD ini merupakan kolaborasi antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV NTT,Kupang, 8 September 2023.
Acara MSD ini merupakan kelanjutan dari acara bimbingan teknis (bimtek) MBKM Mandiri yang diselenggarakan sehari sebelumnya.
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang menjadi tuan rumah acara ini pada tanggal 5-6 September 2023.
Dialog multi pihak ini bertujuan untuk mempertemukan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, pemerintah, sektor bisnis, dan organisasi kemasyarakatan, guna membahas berbagai permasalahan yang ada di wilayah mereka.
Adrianus Amheka, Kepala LLDIKTI Wilayah XV, mengungkapkan harapannya bahwa kerja sama ini akan membantu mengatasi masalah yang ada di NTT.
Dia mengatakan, “Kita sangat berharap bahwa ke depan tidak ada lagi saudara kita yang tertinggal. Saya yakin persoalan itu akan bisa kita tangani jika kita mau bekerja sama.”
Amheka juga berencana untuk menghubungi berbagai pihak yang berkepentingan, terutama Bappeda, untuk lebih memahami masalah yang dihadapi NTT.
Hal ini diharapkan akan memastikan bahwa kerja sama perguruan tinggi dengan mitra akan lebih tepat sasaran.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
