Kuasa hukum korban, Fransisco Benando Bessie menilai aparat penegak hukum bergerak lambat dan terkesan membiarkan kasus tersebut tanpa kepastian hukum selama berbulan-bulan.

Menurut Fransisco, laporan kliennya, Riesta Megasari, sempat tidak menunjukkan perkembangan.

“Kasus ini sudah terlalu lama. Hampir enam bulan tanpa kepastian yang jelas bagi klien kami maupun publik,” tegasnya kepada media di Kupang, Senin (20/4/2026).

Ia berharap pergantian pimpinan di satuan reserse kriminal menjadi titik balik percepatan penanganan perkara.

Meski sempat mandek, Fransisco mengungkapkan bahwa kini kasus tersebut telah naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Artinya, penyidik telah mengantongi minimal dua alat bukti.

Namun, perkembangan itu dinilai belum cukup menjawab keresahan korban.

“Naiknya status ke penyidikan memang langkah maju, tapi kami butuh kepastian hukum, bukan sekadar proses yang berlarut-larut,” ujarnya.

Di tengah proses hukum, muncul opsi penyelesaian melalui mekanisme Restorative Justice. Namun, pihak korban dengan tegas menolak.

Penolakan itu dipicu syarat yang dinilai tidak masuk akal, yakni korban diminta menyampaikan permintaan maaf ke publik jika ingin mendapatkan penggantian kerugian.

“Bagaimana mungkin korban justru diminta minta maaf? Itu bisa membentuk opini seolah-olah kami yang bersalah,” tegas Fransisco.

Kehadiran Wali Kota Kupang,Christian Widodo menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut.

Ia disambut langsung di pintu masuk oleh Yose Rizal bersama panitia, di tengah antusiasme warga Minangkabau yang hadir.

Kegiatan ini mengusung tema “Basobok di Rantau Saraso Badunsanak, Kandung di Kampung”, yang mencerminkan kuatnya nilai persaudaraan di tanah perantauan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang menegaskan bahwa Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah.

“IKM sangat membantu pemerintah, baik tenaga, ide, maupun waktu. Komunitas harus memberi dampak nyata bagi lingkungan sekitar,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi kontribusi masyarakat Minangkabau, khususnya melalui sektor UMKM seperti kuliner khas Minang yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kupang.

Lebih jauh, ia mengibaratkan komunitas sebagai kapal yang tidak hanya bersandar, tetapi harus berani menghadapi tantangan.

Kegiatan ini dengan tema “Basobok di Rantau Saraso Badunsanak Kandung di Kampung.”

Hal tersebut menjadi momentum penting bagi warga Minang di perantauan untuk mempererat tali silaturahmi usai menjalankan ibadah puasa dan lebaran.

Pantauan media ratusan warga tampak hadir memadati lokasi acara.

Mereka datang bersama keluarga untuk saling bermaafan dan memperkuat hubungan kekeluargaan.

Tidak hanya sebagai tradisi tahunan, halal bihalal ini juga menjadi ruang komunikasi antarwarga lintas generasi.

Ketua DPD Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) Kota Kupang, Ali Luddin, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin setiap tahun setelah perayaan Idulfitri.

Menurutnya, tidak semua warga memiliki kesempatan untuk saling mengunjungi rumah satu sama lain, sehingga momen ini menjadi solusi untuk berkumpul dan saling memaafkan.

“Melalui acara ini, kita bisa saling mengikhlaskan dan mempererat hubungan. Banyak warga meluangkan waktu hadir, sehingga silaturahmi semakin dekat dan terasa kuat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tingginya antusiasme warga yang datang bersama keluarga.

Proses yang seharusnya menjadi momentum demokrasi bagi anggota koperasi justru menuai kritik tajam, terutama terkait belum jelasnya penetapan ketua meski hasil perolehan suara sementara telah terlihat.

Pemilihan ini dinilai penting karena akan menentukan arah kebijakan dan masa depan koperasi, khususnya dalam meningkatkan pelayanan kepada anggota serta memperkuat peran lembaga keuangan berbasis komunitas di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Namun, sejumlah nasabah mempertanyakan mekanisme penentuan ketua yang dinilai tidak sepenuhnya mengacu pada suara terbanyak.

Salah satu nasabah yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya.

“Apa itu tidak menjadi dugaan bahwa kesannya pada kepentingan segelintir orang untuk mengabaikan suara kami? Secara legal standing, suara kami sah secara hukum dan sangat demokratis,” tegasnya kepada media, Sabtu (18/4/2026).

Ia menilai, dalam sistem demokrasi koperasi, suara anggota seharusnya menjadi penentu utama siapa yang layak memimpin.

Menurutnya, jika keputusan justru ditentukan secara internal tanpa mempertimbangkan hasil pemungutan suara, maka hal itu mencederai prinsip demokrasi.

“Di Indonesia saya baru tahu ada pemilihan ketua yang tidak berdasarkan suara terbanyak. Kalau begitu, untuk apa anggota datang memilih?” tambahnya kritis.

Lebih lanjut, ia menyoroti sosok Yohanes Sason Helan yang meraih suara tertinggi dalam hasil sementara.

Menurutnya, rekam jejak kepemimpinan Yohanes selama puluhan tahun telah membawa perubahan signifikan bagi koperasi.

“Beliau memimpin sebagai GM di Kopdit Swasti Sari  selama 30 tahun dan kami merasakan perubahan besar, Keputusan internal tidak mampu membedakan itu kah, hanya memimpin tiga tahun ke depan beliau di geser tanpa melihat itu, apa maksudnya mereka yang ada di internal itu?” ujarnya.

Senada dengan itu, seorang pengamat di NTT juga mengkritik proses yang dinilai tidak transparan.

Ia mempertanyakan relevansi pelibatan anggota jika keputusan akhir tidak mengacu pada suara mereka.

“Kalau suara terbanyak tidak menjadi acuan, lalu untuk apa melibatkan anggota? Itu membuang waktu dan merusak kepercayaan publik,” katanya.

Menurutnya, dalam koperasi, kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Anggota Tahunan (RAT), bukan pada segelintir pengurus atau calon pengurus.

“Keputusan harus dikembalikan ke RAT. Itu sesuai undang-undang koperasi. Anggota adalah pemilik sah lembaga ini,” tegasnya.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sempat terjadi perdebatan alot antara calon pengurus dan panitia seleksi terkait penentuan ketua.

Bahkan, opsi voting internal sempat diusulkan, namun akhirnya ditunda untuk menghindari konflik dan menghormati suara anggota.

Di sisi lain, muncul juga kekhawatiran adanya kepentingan tertentu di balik dinamika internal tersebut.

Sejumlah pihak mengingatkan anggota dan manajemen untuk tetap waspada.

“Anggota dan manajemen harus hati-hati melihat gerak-gerik oknum tertentu. Jangan sampai ada kepentingan diduga tersembunyi yang merugikan lembaga,” ungkap salah satu sumber yang engan disebutkan namanya.

Berdasarkan data sementara, Yohanes Sason Helan memimpin perolehan suara dengan angka signifikan, yakni 2.330 suara. Ia unggul jauh dari kandidat lainnya.

Posisi kedua ditempati Wihelmus Geri, S.Pd., M.M dengan 1.122 suara, disusul Maria Regina Knaofmon, S.Pd yang memperoleh 1.110 suara.

Selanjutnya, Margarita T. B. Mul, S.Pd meraih 842 suara, diikuti Drs. Fransiskus Ola Krowin dengan 838 suara, serta Gerardus Caga, S.Ag., S.Pd., M.Pd yang mengumpulkan 699 suara.

Di posisi berikutnya, Yohans Vianay Anggal, SE memperoleh 550 suara, Acustinus W. S. Tokan, S.STP., MM dengan 407 suara, dan Martina Saly Kale meraih 209 suara.

Polemik ini menunjukkan adanya ketegangan antara mekanisme internal dan aspirasi anggota.

Publik kini menunggu langkah tegas panitia dan pengurus dalam menjaga integritas proses demokrasi di tubuh koperasi.

Apakah suara terbanyak akan menjadi penentu, atau keputusan tetap berada di tangan internal?

Hingga berita ini tayang untuk kepentingan publik, awak media terus mengedepankan kode etik jurnalis.

Da terus berupaya untuk membuka ruang hak jawab terhadap pihak yang ada di Kopdit Swasti Sari.

Reporter: PorosNTT/Tim

Berdasarkan dokumen yang diterima media, Kepala Sekolah diduga menggunakan anggaran sebesar Rp159.611.842 untuk pengadaan buku melalui aplikasi Siplah pada 17 Juli 2025.

Ironisnya, buku yang dibeli merupakan terbitan tahun 2021, 2022, dan 2023 yang masih menggunakan Capaian Pembelajaran lama.

Padahal, pemerintah telah mencabut regulasi tersebut melalui Keputusan Kepala BSKAP Nomor: 032/H/KR/2024.

Rincian pengadaan menunjukkan jumlah buku yang cukup besar, yakni:

1. 520 eksemplar buku terbitan 2021 (masih berbasis Kurikulum 2013)
2. 1.895 eksemplar buku terbitan 2022 (CP lama)
3. 1.425 eksemplar buku terbitan 2023 (CP tidak berlaku)

Total keseluruhan mencapai 3.840 eksemplar tidak sesaui regulasi yang terbaru, sedangkan sisa 395 sudah sesuai dengan CP terbaru 2024  dan akumlasi semua menjadi 4.235.

Dalam klarifikasinya, Kepala Sekolah menyebut perubahan CP tidak serta-merta diikuti perubahan buku.

Namun, pernyataan ini dinilai menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap regulasi terbaru.

“Buku dengan CP terbaru sudah tersedia secara nasional. Tidak ada alasan untuk tetap menggunakan yang lama,” kata sumber.

Selain itu, ditemukan ketidaksinkronan antara RKAS dan nota belanja Siplah, di antaranya:

1. Selisih Rp7 juta pada pengadaan buku teks
2. Selisih lebih dari Rp11 juta pada buku PR interaktif

Tak hanya itu, pengadaan kartu perpustakaan dan kartu OSIS yang telah dianggarkan juga dilaporkan belum terealisasi.

Kepala Sekolah sebelumnya menyatakan anggaran pengadaan buku sekitar Rp40 juta. Namun faktanya dalam Nota Pembelian di Aplikasi Siplah sebasar Rp.159.611.842,- dengan jumlah total buku sebanyak 4235 exemplar. Dengan demkian Kepala Sekolah tidak transparan dan melakukan pembohongan publik.

“Perbedaan ini memunculkan dugaan ketidaktransparanan bahkan potensi pembohongan public,” tandasnya.

Sumber menilai, pengadaan buku yang tidak sesuai kurikulum berpotensi merugikan negara karena tidak dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran.

Bahkan, disebutkan sejumlah buku sebelumnya ditemukan terbengkalai dan rusak di lingkungan sekolah.

“Ini berpotensi jadi pola. Buku dibeli, tidak dipakai, lalu rusak, sementara anggaran terus berjalan,” pungkasnya.

Adapun sumber itu menyebutkan rincian pengadaan/pembelian buku dapat di uraikan sebagai berikut:

Kepala Sekolah melakukan pembelian buku terbitan tahun 2021 bersumber dari Dana BOSP tahun 2025/2026 sebanyak 520 exemplar dimana buku-buku tersebut masih menggunakan KI dan KD peninggalan Kurikulum 2013 berdasarkan regulasi Kemdikbud Nomor: 958/P/2020.

Sedangkan SMPN 4 Kupang sudah memberlakukan kurikulum Merdeka sejak Juli 2022 dan regulasi tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Keputusan Kepala BSKAP Nomor: 032/H/KR/2024.

b.Kepala Sekolah melakukan pembelian buku terbitan tahun 2022 bersumber dari Dana BOSP tahun 2025/2026 sebanyak 1895 exemplar. Buku-buku tersebut masih memuat CP yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Menurut sumber tersebut, narasi yang dibangun dalam klarifikasi justru dinilai berupaya menggeser fokus persoalan utama.

Isu yang diangkat hanya berkutat pada waktu pemesanan buku yang berdekatan dengan terbitnya kebijakan baru, bukan pada substansi masalah.

“Ini bentuk pengalihan isu. Publik diarahkan membahas hal yang tidak esensial, sementara inti persoalan tidak dijawab,” ungkapnya pada Jumat, 17 April 2026.

Sumber informasi ini menegaskan, persoalan utama bukan pada kapan buku dipesan, melainkan isi dan acuan buku tersebut. Buku yang diadakan diketahui masih menggunakan Capaian Pembelajaran (CP) lama yang telah dicabut pemerintah.

Padahal, pemerintah telah menetapkan pembaruan CP melalui Keputusan Kepala BSKAP Nomor: 032/H/KR/2024 yang menjadi acuan wajib dalam penyusunan materi ajar.

“Dalam sistem pendidikan, CP adalah fondasi. Kalau itu diabaikan, maka arah pembelajaran ikut salah,” tegasnya.

Fakta lain yang menguatkan dugaan ketidaksesuaian adalah pengadaan buku tersebut masuk dalam RKAS Tahun Anggaran 2025.

Artinya, perencanaan dilakukan saat kebijakan CP terbaru sudah berlaku atau setidaknya telah diketahui.

“Ini bukan soal keterlambatan informasi. Ini soal ketidaksesuaian antara anggaran dan kebijakan,” tambah sumber.

Argumen bahwa buku lama masih relevan juga dinilai tidak cukup untuk membenarkan penggunaan dana negara.

Dalam tata kelola anggaran, ukuran utama bukan relevansi subjektif, melainkan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.

“Kalau nilai pengadaan mencapai ratusan juta rupiah, tidak ada ruang toleransi untuk kesalahan seperti ini,” tegasnya.

Sumber juga mengingatkan, jika praktik seperti ini dianggap wajar, maka akan membuka ruang pembenaran serupa di tempat lain.

Padahal, Dana BOSP merupakan uang negara yang harus digunakan secara tepat sasaran, tepat kebijakan, dan tepat manfaat.

Klarifikasi Kepala Sekolah Dinilai Tidak Tepat

Sumber itu menyebutkan bahwa pokok persoalan dalam pengadaan buku bukan terletak pada waktu pemesanan setelah terbitnya regulasi baru, melainkan pada substansi buku yang diadakan, yaitu masih menggunakan Capaian Pembelajaran (CP) lama yang secara resmi sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pemerintah.

Perlu dipahami bahwa dalam kebijakan kurikulum nasional, pembaruan Capaian Pembelajaran bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan acuan utama dalam penyusunan materi ajar dan buku teks. Ketika pemerintah menetapkan pembaruan CP melalui kebijakan terbaru (Keputusan Kepala BSKAP terbaru Nomor:032/H/KR/2024), maka secara otomatis:

1. Buku yang digunakan dalam pembelajaran seharusnya mengacu pada CP yang berlaku.
2. Pengadaan buku dengan CP lama menjadi tidak relevan secara kebijakan. Hal ini berpotensi menghambat implementasi kurikulum yang seharusnya berjalan

Fakta bahwa pengadaan buku tersebut termuat dalam RKAS Tahun Anggaran 2025 (1 Januari–31 Desember 2025) memperkuat bahwa perencanaan dilakukan dalam konteks kebijakan yang sudah menuju atau bahkan telah menggunakan CP terbaru.

Artinya: Ini bukan persoalan teknis keterlambatan informasi atau “masa transisi singkat” melainkan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan arah kebijakan kurikulum yang berlaku.

Argumen bahwa buku lama masih “relevan” juga tidak cukup untuk membenarkan penggunaan uang negara. Relevan menurut siapa? Dalam tata kelola anggaran negara, ukuran utamanya bukan sekadar relevansi subjektif, melainkan kesesuaian dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku. Apalagi ketika nilai pengadaan mencapai ratusan juta rupiah, ruang toleransi terhadap kesalahan menjadi semakin sempit.

Penting dibedakan secara jelas, masalah ini bukan soal kapan buku dipesan, tetapi soal apa isi dan acuan buku yang dipesan sehingga narasi yang mengarah pada “pengadaan dilakukan sebelum/ sesaat setelah CP baru berlaku” berpotensi mengaburkan inti persoalan.

Isu ini menjadi sorotan publik setelah adanya pengadaan buku mata pelajaran yang diduga tidak sesuai dengan Capaian Pembelajaran (CP) terbaru yang ditetapkan pemerintah.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pembelian buku dilakukan pada 17 Juli 2025, atau sehari setelah diberlakukannya regulasi baru melalui Keputusan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Nomor 046/H/KR/2025 yang mulai berlaku 16 Juli 2025.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait kesesuaian penggunaan anggaran BOSP dengan aturan terbaru, khususnya dalam pengadaan buku yang menjadi bagian penting dalam proses belajar mengajar.

Menanggapi hal tersebut, Kepala SMPN 4 Kupang, Susy Arpijanti, S.Pd, memberikan klarifikasi saat ditemui pada Kamis, 16 April 2026.

Ia menegaskan bahwa proses perencanaan anggaran telah dilakukan jauh sebelum adanya perubahan regulasi CP.

“RKAS kami susun pada Desember 2024 dan sudah dikunci oleh dinas pada 15 Januari 2025.

Semua proses, termasuk pemesanan buku, sudah diinput sebelum adanya perubahan Capaian Pembelajaran pada Juli 2025,” jelasnya.

Menurut Susy, perubahan CP oleh Kementerian tidak serta-merta dapat langsung diikuti dengan perubahan buku pelajaran.

Ia menyebut bahwa terdapat tahapan panjang seperti harmonisasi, penyuntingan, hingga sosialisasi sebelum buku baru benar-benar tersedia.

“Tidak mungkin regulasi keluar langsung diikuti dengan buku baru. Ada proses panjang. Penyedia juga mengambil buku dari sistem pusat, dan buku lama baru akan ditarik jika buku baru sudah tersedia,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa tidak semua mata pelajaran mengalami perubahan CP.

Beberapa bidang seperti Seni Budaya dan PJOK memang mengalami penyesuaian, namun sebagian besar lainnya masih menggunakan acuan sebelumnya.

“Perubahan CP tidak terjadi di semua mata pelajaran. Jadi tidak benar jika dikatakan semua buku yang dibeli tidak sesuai,” tegasnya.

Terkait anggaran, Susy menjelaskan bahwa dana sekitar Rp40 juta digunakan untuk pengadaan buku pegangan siswa dari Kementerian tanpa pungutan kepada peserta didik.

Sementara sisanya digunakan untuk buku referensi yang tidak berkaitan langsung dengan CP.

Ia juga memastikan pihak sekolah siap melakukan evaluasi dan penyesuaian apabila ditemukan ketidaksesuaian pada beberapa mata pelajaran.

“Kalau memang ada yang perlu disesuaikan, kami akan inventarisir dan lakukan penyesuaian sesuai arahan,” katanya.

Meski demikian, dugaan ini tetap menjadi perhatian publik dan diharapkan adanya transparansi serta pengawasan lebih lanjut dari pihak terkait untuk memastikan penggunaan dana pendidikan berjalan sesuai aturan.

Reporter :HN/Tim

Kasus ini berkaitan dengan pengadaan buku mata pelajaran yang diduga tidak sesuai dengan Capaian Pembelajaran (CP) terbaru yang telah ditetapkan pemerintah.

Sumber terpercaya menyebutkan bahwa pihak sekolah melakukan pembelian buku menggunakan dana BOSP, namun masih mengacu pada Capaian Pembelajaran lama yang sudah tidak berlaku.

“Pembelian buku dilakukan setelah regulasi baru ditetapkan, tetapi justru menggunakan CP lama yang telah dicabut,” ungkap sumber tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembelian buku dilakukan pada 17 Juli 2025, sehari setelah diberlakukannya regulasi terbaru melalui keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Nomor 046/H/KR/2025 yang mulai berlaku pada 16 Juli 2025.

Adapun jadwal pengadaan meliputi:

1.Tanggal pembelian: 17 Juli 2025

2.Pelaksanaan pekerjaan: 18 Juli 2025

3. Batas distribusi buku: 16 Oktober 2025

Namun, buku yang dibeli justru masih mengacu pada CP 2022, bahkan sebagian tidak merujuk pada regulasi resmi yang berlaku.

“Ini menjadi kejanggalan serius karena regulasi baru sudah jelas berlaku sebelum proses pembelian dilakukan,” tegas sumber tersebut.

Tidak hanya menggunakan CP 2022, sejumlah buku juga dilaporkan mengacu pada regulasi lama yang telah dicabut, di antaranya:

1. Kepmendikbud Nomor 958/P/2020

2. Keputusan Balitbang Perbukuan Nomor 028/H/KU/2021

3. Perjanjian Kerja Sama Nomor 58/IX/PKS/2020 dan Nomor B-385/DJ/IV/PP.00.11/2020

Padahal, seluruh regulasi tersebut telah digantikan oleh kebijakan terbaru dari pemerintah melalui BSKAP.

Nilai Pengadaan Capai Rp159 Juta

Total buku yang dibeli mencapai 4.235 eksemplar dengan nilai anggaran sebesar Rp159.611.842.

“Nilai anggaran cukup besar, sehingga perlu transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan,” kata sumber itu lagi.

Proyek strategis ini kini menjadi salah satu akses vital bagi masyarakat yang hendak menuju Waiwerang dan sekitarnya.

Seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, jalur tersebut  menjadi salah satu ruas jalan yang cukup ramai dilintasi setiap hari.

Kehadiran infrastruktur jalan yang lebih baik ini membawa dampak signifikan terhadap efisiensi waktu tempuh serta kelancaran distribusi barang dan jasa di wilayah tersebut.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4.5 Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) NTT menegaskan bahwa proyek tersebut masih berada dalam tahap pengawasan intensif.

Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Kita terus pantau di lapangan. Ada beberapa titik kerusakan akan diperbaiki karena proyek tersebut masih dalam masa pemeliharaan,” ungkapnya pada Senin, 13 April 2026.

Masa pemeliharaan merupakan bagian penting dalam siklus proyek infrastruktur, khususnya jalan yang bersumber dari APBN.

Pada tahap ini, kontraktor masih memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki berbagai kerusakan yang muncul pasca pekerjaan utama selesai.

PPK 4.5 BPJN NTT menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap laporan kerusakan sekecil apa pun.

Setiap temuan di lapangan akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari komitmen menjaga kualitas jalan.

“Kami tetap mengerjakan setiap ada kerusakan jalan yang ada, karena sudah menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4.5 Balai Pelaksana Jalan Nasional NTT,” tambahnya.

Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memiliki daya tahan dan kualitas yang optimal dalam jangka panjang.

Selain pengawasan dari pihak pemerintah, keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi jalan.

PPK 4.5 BPJN NTT mengapresiasi partisipasi warga yang secara aktif memberikan informasi terkait kondisi di lapangan.

Menurutnya, laporan dari masyarakat sangat membantu dalam mendeteksi kerusakan lebih awal, sehingga perbaikan dapat segera dilakukan sebelum kerusakan semakin parah.

“Kami berterima kasih kepada masyarakat yang terus memberikan informasi terkait situasi di lapangan,” ujarnya.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan responsif terhadap kondisi infrastruktur di daerah.

Perbaikan jalan pada ruas Hurung–Woloklibang–Ilepati dan Demodei memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal efisiensi waktu perjalanan.

Jalur ini kini menjadi alternatif utama yang mempercepat akses menuju Waiwerang.

Salah satu warga yang kerap melintasi jalur tersebut mengungkapkan perubahan signifikan yang dirasakan sejak jalan tersebut diperbaiki.

“Dulu kita melewati jalan umum menuju Waiwerang sedikit makan waktu. Tapi dengan adanya jalur bagus melintasi Desa Woloklibang sampai ke Demondei sangat cepat,” ujarnya.

Peningkatan kualitas jalan ini tidak hanya berdampak pada mobilitas warga, tetapi juga berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi lokal.

Distribusi hasil pertanian, perdagangan antar desa, hingga akses terhadap layanan publik menjadi lebih mudah dan cepat.

Meski memberikan banyak manfaat, proyek jalan ini tetap menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kondisi geografis wilayah yang cukup beragam.

Faktor cuaca, kontur tanah, serta intensitas penggunaan jalan menjadi variabel yang mempengaruhi daya tahan infrastruktur.

Oleh karena itu, masa pemeliharaan menjadi fase krusial untuk memastikan seluruh kekurangan dapat diperbaiki sebelum proyek benar-benar diserahterimakan secara penuh.

Reporter: HN

Setelah lebih dari satu dekade hanya berada di tahap perencanaan, proyek strategis ini kini disebut telah mencapai titik krusial untuk segera direalisasikan.

Direncanakan sejak tahun 2015, jembatan ini tak hanya menjadi penghubung antarwilayah, tetapi juga digadang-gadang sebagai proyek infrastruktur terpadu berbasis energi terbarukan.

Nantinya, jembatan ini akan dilengkapi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) yang memanfaatkan arus kuat di Selat Gonzalu.

Nilai investasi proyek ini tidak main-main. Diperkirakan mencapai 250 hingga 300 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp4 hingga Rp5 triliun.

Proyek ini rencananya akan dikerjakan oleh konsorsium perusahaan asal Belanda, Tidal Brigade.

Pada Selasa (14/04/2026), perwakilan Tidal Brigade melakukan pertemuan dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Laka Lena, guna membahas kelanjutan proyek tersebut.

Di hari yang sama, mereka juga bertemu dengan Wakil Ketua DPRD NTT, Jose Fernando Osorio Soares, untuk memperkuat dukungan politik terhadap proyek ini.

Wakil Ketua DPRD NTT, Jose Fernando Osorio Soares, menegaskan bahwa pihak legislatif mendukung penuh percepatan pembangunan jembatan tersebut.

“DPRD NTT secara kelembagaan maupun anggota dari dapil Flores Timur dan Alor sepakat proyek ini harus segera dijalankan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti lamanya proyek ini tertunda meski telah melewati berbagai pergantian kepemimpinan.

“Sudah tiga gubernur, dua presiden, dan enam direktur PLN berganti, tetapi proyek ini belum berjalan. Ini berarti yang dibutuhkan sekarang adalah keputusan,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan Tidal Brigade NTT, Andre Kore, memastikan bahwa proyek ini pada dasarnya telah siap untuk dieksekusi.

“Dari sisi teknis, ekonomi, dan lingkungan, semua sudah siap. Tinggal pelaksanaan di lapangan,” jelasnya.

Andre juga menegaskan bahwa pembangunan jembatan dan pembangkit listrik tersebut tidak akan merusak ekosistem laut maupun mengganggu kehidupan masyarakat sekitar.

Namun demikian, ia belum dapat memastikan waktu pasti dimulainya pembangunan.

Dukungan terhadap proyek ini juga datang dari Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda (ASPINA), Latif Gau. Ia menyebutkan adanya strategi baru untuk mempercepat realisasi proyek, termasuk menggandeng perusahaan nasional.

“Kami menggandeng Pertamina kali ini, bersama dengan PLN,” ujarnya.

Dengan kolaborasi ini, diharapkan proyek yang telah lama tertunda dapat segera memasuki tahap konstruksi.

Secara teknis, Jembatan Pancasila Palmerah direncanakan memiliki panjang sekitar 800 meter, menghubungkan Kota Larantuka di Pulau Flores dengan Pulau Adonara.

Keunikan proyek ini terletak pada integrasi dengan PLTAL yang diproyeksikan mampu menghasilkan listrik hingga 300 megawatt (MW), dengan tahap awal sebesar 100 MW.

Tak hanya itu, energi yang dihasilkan juga direncanakan dapat dimanfaatkan untuk mengolah air laut menjadi air bersih, sebagai solusi atas kebutuhan air di wilayah Flores Timur.

Meski berbagai kesiapan telah diklaim rampung, proyek ini selama bertahun-tahun terhambat oleh berbagai faktor, mulai dari pergantian kepemimpinan hingga belum adanya keputusan final dari pemangku kebijakan.

Wakil Ketua DPRD NTT kembali menegaskan bahwa persoalan utama saat ini bukan lagi pada aspek teknis, melainkan pada komitmen dan keberanian mengambil keputusan.

Dengan dukungan penuh dari DPRD, pemerintah, serta investor, masyarakat Flores Timur kini menaruh harapan besar agar Jembatan Pancasila Palmerah tidak lagi sekadar wacana, melainkan segera terwujud dan memberikan dampak nyata bagi konektivitas dan kesejahteraan daerah.

Reporter: Hendrik

Perkembangan teknologi digital, otomatisasi, serta globalisasi telah menciptakan tuntutan keterampilan baru yang sering kali tidak sejalan dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi.

Fenomena ini dikenal sebagai skill mismatch, yaitu kondisi ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki individu dengan kebutuhan dunia kerja.

Menurut International Labour Organization, skill mismatch dapat terjadi dalam beberapa bentuk, seperti ketidaksesuaian tingkat pendidikan dengan pekerjaan (vertical mismatch), ketidaksesuaian bidang studi (horizontal mismatch), serta kesenjangan keterampilan (skill gap) yang menunjukkan bahwa kemampuan individu belum memenuhi standar industri.

Kondisi ini semakin diperkuat oleh data terbaru yang menunjukkan bahwa masalah skill mismatch masih menjadi tantangan serius.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan universitas berada di kisaran 5–6%, yang menunjukkan bahwa pendidikan tinggi belum sepenuhnya menjamin terserapnya tenaga kerja.

Selain itu, sekitar 60% perusahaan di Indonesia mengaku kesulitan menemukan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Laporan dari World Economic Forum (2023) juga menyebutkan bahwa sekitar 44% keterampilan pekerja diperkirakan akan berubah dalam lima tahun ke depan akibat perkembangan teknologi.

Sementara itu, survei dari LinkedIn menunjukkan bahwa dunia kerja saat ini sangat membutuhkan kombinasi antara hard skills dan soft skills, seperti kemampuan komunikasi, adaptasi, dan pemecahan masalah, yang sayangnya masih kurang dimiliki oleh banyak fresh graduate yang cenderung lebih berfokus pada aspek teoritis selama masa studi.

Salah satu penyebab utama terjadinya skill mismatch adalah ketidaksesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.

Banyak institusi pendidikan yang belum mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan tersebut, sehingga lulusan yang dihasilkan kurang siap menghadapi dunia kerja.

Selain itu, minimnya pengalaman praktis seperti magang, proyek lapangan, atau kerja paruh waktu juga menjadi faktor yang memperparah kondisi ini.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat, seperti munculnya kecerdasan buatan (AI), big data, dan digitalisasi, turut mengubah standar kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Di sisi lain, kurangnya akses informasi mengenai tren pasar kerja juga membuat mahasiswa tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai keterampilan apa yang perlu mereka kuasai sejak dini.

Contoh nyata dari fenomena ini dapat dilihat pada kasus seorang lulusan sarjana komunikasi yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan meskipun memiliki prestasi akademik yang baik.

Ia menghadapi penolakan berulang kali karena tidak memiliki keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri, seperti kemampuan digital marketing, SEO, dan analisis data.

Namun, setelah mengikuti pelatihan tambahan secara mandiri dan memperoleh pengalaman melalui magang di perusahaan rintisan, ia akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan yang sesuai.

Di satu sisi, lulusan perguruan tinggi hadir dengan gelar akademik yang tinggi, namun di sisi lain mereka harus menerima kenyataan bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan kompetensi, bahkan dengan gaji yang jauh dari ekspektasi.

Kondisi ini bukan sekadar cerita individu, melainkan gambaran struktural dari persoalan ketenagakerjaan nasional.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lulusan perguruan tinggi masih menyumbang angka pengangguran terbuka yang signifikan.

Bahkan bagi mereka yang berhasil bekerja, tidak sedikit yang harus berkompromi dengan pekerjaan di luar bidang studi.

Fenomena ini dikenal sebagai mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.

Masalah ini semakin kompleks karena jumlah lulusan terus meningkat setiap tahun, sementara pertumbuhan lapangan kerja yang relevan tidak mampu mengimbangi.

Ada beberapa faktor utama yang memperparah kondisi ini. Pertama, ketimpangan antara supply dan demand tenaga kerja. Perguruan tinggi terus mencetak lulusan, tetapi dunia industri tidak selalu siap menyerap mereka sesuai bidang keahlian. Kedua, paradoks pengalaman kerja.

Banyak perusahaan mensyaratkan pengalaman bahkan untuk posisi entry-level, sehingga fresh graduate terjebak dalam lingkaran tanpa pengalaman—tanpa pekerjaan.

Ketiga, kesenjangan antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri. Dunia kerja saat ini menuntut keterampilan praktis seperti kemampuan digital, komunikasi, kerja tim, dan problem solving.

Sayangnya, tidak semua lulusan dibekali secara optimal dengan kompetensi tersebut selama masa studi.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Otomatisasi telah mengurangi sejumlah pekerjaan dasar, sehingga peluang bagi pemula semakin terbatas.

Akibatnya, persaingan menjadi lebih ketat dan standar perusahaan semakin tinggi.

Namun, penting untuk melihat fenomena ini secara lebih objektif. Bekerja di luar bidang studi tidak selalu berarti kegagalan.

Justru, dalam banyak kasus, pengalaman tersebut menjadi pintu awal untuk mengembangkan keterampilan non-teknis yang sangat dibutuhkan dalam jangka panjang, seperti adaptasi, komunikasi, dan manajemen waktu.

Meski demikian, kondisi overqualified tapi underpaid tetap tidak bisa dianggap normal. Ini adalah sinyal bahwa ada yang perlu diperbaiki dalam ekosistem pendidikan dan ketenagakerjaan di Indonesia.

Perguruan tinggi harus mulai bertransformasi dengan memperkuat pembelajaran berbasis praktik, memperluas program magang, serta membangun kemitraan dengan dunia industri.

Sementara itu, pemerintah perlu hadir melalui kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja, pelatihan vokasi, dan sertifikasi kompetensi yang relevan.

Di sisi lain, fresh graduate juga tidak bisa hanya mengandalkan ijazah. Mereka perlu proaktif mengembangkan diri melalui pengalaman organisasi, kursus tambahan, hingga pekerjaan paruh waktu untuk meningkatkan daya saing.

Pada akhirnya, realitas ini mengajarkan bahwa dunia kerja tidak lagi berjalan linier. Gelar akademik bukan jaminan kesuksesan instan. Yang lebih menentukan adalah kemampuan beradaptasi, kemauan belajar, dan keberanian memulai dari bawah.

Fenomena ini memang pahit, tetapi bukan akhir dari segalanya. Bagi mereka yang mampu bertahan dan terus berkembang, jalan karier tetap terbuka meski harus dimulai dari jalur yang tidak pernah direncanakan sebelumnya.

Penulis: Vinsensia Cristali Benga Laga

Dengan nada penuh syukur, Iwan membuka pernyataannya.

“Saya pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berterima kasih kepada Bapak Wali Kota Kupang yang telah mempercayai saya menjalankan tugas sebagai Plt Lurah Fontein,” ujarnya pada Sabtu,11/4/2026.

Ia menambahkan bahwa dirinya baru mulai menjalankan tugas sejak 9 April, namun telah bergerak cepat membangun komunikasi.

“Langkah pertama yang kami lakukan adalah mengumpulkan informasi, kemudian berkoordinasi dan berdiskusi dengan Ketua LPM dan para mitra kerja,” ungkapnya.

Dalam suasana penuh kebersamaan, Iwan menegaskan pentingnya kolaborasi sebagai kunci pembangunan.

“Kami ingin semua berjalan bersama, saling mendukung, supaya program Wali Kota Kupang, Bapak Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Kupang Ibu Serena Francis bisa benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota DPRD Kota Kupang, Ahmad Thalib, yang dinilai membawa harapan baru bagi pembangunan di Fontein.

“Kami bersyukur, usulan renovasi Aula kantor lurah mendapat respon baik dari DPRD Komisi 1 Kota Kupang, Ahmad Thalib dan direncanakan akan dibangun tahun ini,” jelasnya.

Menurut Iwan, kondisi Aula kantor lurah saat ini masih terbatas dan belum mampu menampung kebutuhan masyarakat.

“Ruang pertemuan kita kecil, sementara kebutuhan masyarakat lebih besar. Ini menjadi perhatian utama,” tuturnya.

“LPM itu ada dua kegiatan utama, yaitu pembangunan dan kemasyarakatan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat (PEM) seperti bantuan modal usaha,” ujar Jhon pada Jumat, 10/4/2026.

Ia menjelaskan bahwa program dana bergulir yang dikelola LPM berjalan cukup baik dengan tingkat pengembalian yang semakin membaik.

“Dana yang kami kelola sekitar Rp650 juta, dan sudah berputar sampai 13 kali. Tunggakan yang sebelumnya sekitar Rp29 juta sekarang turun menjadi sekitar Rp20 juta,” jelasnya.

Jhon menegaskan bahwa pengelolaan pinjaman dilakukan secara kolektif dan terstruktur melalui masyarakat.

“Peminjam itu tidak kami layani perorangan, tapi melalui kelompok. Mereka ajukan proposal, baru kami proses supaya tidak macet,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat sempat terdampak pada waktu covid, namun kini mulai pulih.

“Dulu sempat turun karena kondisi ekonomi, tapi sekarang sudah mulai lancar kembali,” tambahnya.

Di bidang pembangunan, Jhon menyebutkan sejumlah ruas jalan di wilayah RT telah berhasil ditingkatkan kualitasnya.

“Beberapa jalan sudah di-hotmix, termasuk di RT 22 dan RT 23 sekitar 80 meter. Itu sangat membantu masyarakat,” ujarnya.

Namun, ia menekankan masih ada kebutuhan mendesak yang perlu diperhatikan pemerintah kota kupang.

“Kami harap pemerintah prioritaskan jalan menuju SPAM dan juga pengamanan di lokasi air bersih,” tegasnya.

Jhon mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi fasilitas air bersih yang dinilai masih kurang aman.

“Pengamanan di lokasi penampungan air masih lemah. Perlu pagar dan pengawasan supaya tidak terjadi pencemaran,” katanya.

Ia juga berharap pertemuan langsung antara seluruh LPM tingkat kelurahan dengan pemerintah kota kupang untuk membahas keberlanjutan pembangunan kota kupang sekaligus mendukung program Pa Wali Kota Kupang.

“Kami sudah bersurat untuk bisa bertemu dengan Wali Kota, supaya program ini bisa dikoneksikan dengan UMKM dan program pemerintah lainnya,” ujarnya.

Selain itu, Jhon turut menyoroti pentingnya peningkatan insentif bagi pengurus Bendahara dan Admin LPM.

“Admin dan bendahara perlu diperhatikan, karena mereka bekerja langsung di lapangan mengelola dan menagih,” jelasnya.

Dengan berbagai capaian tersebut, LPM Fontein optimistis program pemberdayaan masyarakat dapat terus berkembang, didukung kolaborasi yang lebih kuat dengan pemerintah kota.

Reporter: Hendrik