Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima audiensi Kepala BPTD Kelas II NTT, Robert N. I. Tail, S.SiT., M.M., bersama jajaran di Ruang Kerja Wali Kota Kupang, Kamis (4/6).

Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Kupang Jeffry Edward Pelt, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang Bernadinus Mere, serta sejumlah pejabat teknis lainnya.

Wali Kota menegaskan bahwa sinergi antara Pemkot Kupang dan BPTD menjadi modal penting dalam menghadirkan sistem transportasi publik yang lebih baik, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

“Terima kasih kepada BPTD yang terus mendukung Kota Kupang. Pembenahan transportasi tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus melalui kolaborasi,” ujar Wali Kota.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPTD Kelas II NTT menyampaikan sejumlah agenda strategis, termasuk optimalisasi Terminal Bimoku sebagai simpul transportasi utama di Kota Kupang.

Selain itu, BPTD mendorong Pemkot Kupang untuk segera mengoperasikan lima unit bus bantuan Kementerian Perhubungan. Operasional armada tersebut dinilai penting untuk membuka peluang tambahan bantuan melalui program Buy The Service (BTS).

“Jika lima unit ini berjalan baik dan pelaporannya optimal, Kota Kupang berpeluang mendapatkan tambahan armada BTS,” jelas Robert.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang menjelaskan bahwa pemanfaatan armada masih terkendala aspek regulasi, terutama status kendaraan yang belum beralih dari pelat merah ke pelat kuning.

Meski demikian, Wali Kota Kupang menegaskan agar hambatan tersebut tidak menjadi alasan untuk menunda pelayanan publik.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Bank NTT menciptakan lingkungan kerja dan operasional perbankan yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik penyuapan dalam seluruh aktivitas bisnis.

Diterapkan di 8 Divisi Strategis

Pada tahap awal penerapan, SMAP mencakup beberapa unit kerja. Namun pada tahun 2024, ruang lingkupnya diperluas menjadi delapan divisi strategis, yakni:

• Divisi Umum
• Divisi Supporting Kredit
• Divisi Kredit Mikro Kecil & Konsumer
• Divisi Kredit Komersil & Menengah
• Divisi Sumber Daya Manusia (SDM)
• Divisi Corporate Secretary & Legal
• Divisi Teknologi Informasi
• Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit Bank NTT

Perluasan ini menunjukkan penguatan sistem pengawasan dan pengendalian risiko di seluruh lini organisasi.

Kebijakan Zero Tolerance

Bank NTT menegaskan kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk penyuapan di lingkungan perusahaan maupun mitra kerja.

Dalam kebijakan tersebut, seluruh insan Bank NTT dilarang:

• Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat publik atau pihak ketiga di luar ketentuan perusahaan
• Menerima atau meminta gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan tugas
• Melakukan praktik suap dan pungli dalam bentuk apa pun

Langkah ini juga bertujuan menekan potensi risiko yang telah diidentifikasi melalui penilaian internal perusahaan.

Penguatan Pengawasan dan Pelaporan

Sebagai bagian dari implementasi SMAP, Bank NTT membentuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang bekerja secara independen untuk memastikan sistem berjalan sesuai standar ISO 37001:2016.

Nama “FALLYSTA” memiliki makna filosofis yang kuat, berasal dari kata “Fall” yang berarti jatuh, dan “Lysta” dari bahasa Latin yang berarti barisan.

Filosofi ini menggambarkan perjalanan setiap individu yang pernah gagal, jatuh, lalu bangkit kembali untuk berdiri tegak di barisan terdepan dengan penuh percaya diri.

“Setiap langkah yang salah bukan akhir, tetapi awal untuk menjadi lebih kuat di panggung kehidupan maupun runway,” menjadi semangat utama yang diusung dalam setiap pelatihan.

Fokus Pembentukan Dasar Profesional

Dalam pembukaan tersebut, Ade Callysta Nahas menyampaikan ajakan penuh semangat kepada para peserta dengan gaya yang romantis dan membakar motivasi.

“HELLO KEFA, WE ARE HERE! Ini bukan sekadar kelas, ini adalah awal dari perjalanan besar kalian di dunia runway,” ucapnya dengan penuh percaya diri.

Ia menegaskan bahwa kelas ini bukan hanya soal berjalan di atas panggung, tetapi tentang membentuk karakter dan keberanian tampil.

“Stop jadi penonton. Mulai jadi pusat perhatian. Karena setiap orang punya panggungnya sendiri,” lanjutnya.

Your Runway Story Starts Now

Kelas fashion show ini dirancang untuk membimbing peserta agar tidak hanya belajar teknik modeling, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan aura panggung yang kuat.

Callysta Nahas menyampaikan bahwa setiap peserta akan ditempa untuk mampu mencuri perhatian sejak langkah pertama.

“Di sini kalian tidak hanya belajar jalan. Kalian belajar percaya diri, belajar aura, dan belajar menguasai panggung dalam 3 detik pertama,” katanya.

Para peserta tampak antusias mengikuti pembukaan kelas yang dikemas hangat dan penuh motivasi tersebut.

Dengan dibukanya kelas ini, Callysta Nahas berharap lahir generasi baru model dari wilayah Kefa yang berani tampil dan bersinar.

“Daftarkan dirimu sekarang. Karena panggung tidak menunggu, panggung diciptakan untuk mereka yang berani melangkah,” tutupnya.**

Kredit ini menjadi “jembatan kasih” bagi para pelaku usaha di Nusa Tenggara Timur untuk mengembangkan usaha, memperkuat modal kerja, dan mewujudkan impian investasi yang lebih besar dan berkelanjutan.

Cinta untuk Dunia Usaha yang Tumbuh

Kredit Komersil Umum adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan maupun badan usaha untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan investasi di berbagai sektor ekonomi produktif.

Lebih dari sekadar pinjaman, program ini hadir sebagai bentuk dukungan nyata untuk membantu pelaku usaha bertumbuh dan melangkah lebih jauh dalam perjalanan bisnis mereka.

Untuk Mereka yang Sedang Merintis Mimpi

Fasilitas ini menyapa hangat:

• Para pelaku usaha perorangan
• Badan usaha berbadan hukum Indonesia
• Semua sektor usaha produktif yang layak berkembang

Selama usaha tersebut berjalan dengan baik, legal, dan sehat secara finansial, peluang selalu terbuka lebar.

Syarat yang Bersahabat

Untuk membuka pintu kesempatan ini, calon debitur hanya perlu memenuhi beberapa syarat sederhana:

• Warga Negara Indonesia
• Tidak memiliki masalah hukum
• Tidak memiliki kredit bermasalah
• Memiliki reputasi keuangan yang baik
• Terhubung dengan rekening aktif di Bank NTT

Selebihnya, Bank NTT siap menjadi teman perjalanan usaha Anda.

Dokumen Sebagai Bukti Keseriusan Mimpi

Setiap mimpi besar selalu butuh komitmen, dan itu ditunjukkan melalui dokumen sederhana:

Untuk perorangan:
KTP, KK, NPWP, laporan penghasilan, rekening usaha, dan izin usaha

Produk ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan dengan skema yang terukur, aman, dan menyesuaikan kemampuan penghasilan debitur, khususnya bagi pegawai yang menerima gaji melalui Bank NTT.

Apa Itu Kredit Multi Guna?

Kredit Multi Guna merupakan fasilitas kredit berjangka yang diberikan kepada perorangan PNS daerah otonom untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, seperti keperluan rumah tangga, pendidikan, maupun kebutuhan lainnya.

Program ini juga menjadi bagian dari komitmen Bank NTT dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui sektor perbankan.

Sasaran dan Tujuan

Kredit ini menyasar:

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah otonom

Pegawai yang menerima gaji melalui Bank NTT

Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan konsumsi yang sehat dan terkontrol.

Persyaratan Umum

Untuk dapat mengajukan Kredit Multi Guna, calon debitur harus memenuhi beberapa ketentuan berikut:

Usia saat jatuh tempo tidak melebihi masa persiapan pensiun (MPP)

Gaji dibayarkan melalui Bank NTT

Memiliki rekening tabungan aktif di Bank NTT

Tidak memiliki tunggakan kredit di bank lain

Persyaratan Administrasi

Calon debitur wajib melampirkan dokumen berikut:

1. Fotokopi KTP (dan KTP pasangan bagi yang sudah menikah)

2. SK pengangkatan CPNS/PNS (80% dan 100%)

3. SK kenaikan pangkat atau SK berkala

4. Kartu pegawai (Karpeg)

5. Kartu keluarga dan akta perkawinan

5. Slip atau daftar gaji kolektif

6. Pas foto berwarna

7. NPWP

Untuk pengajuan top up, juga diperlukan data pinjaman, SK mutasi (jika pindah instansi), serta dokumen pendukung lainnya.

Plafond dan Skema Angsuran

Besaran kredit ditentukan berdasarkan kemampuan penghasilan debitur dengan ketentuan:

Angsuran (pokok + bunga) maksimal 70% dari penghasilan bersih

Dapat ditambah penghasilan pasangan (suami/istri)

Tidak boleh melebihi total gaji bersih pegawai

Ketentuan ini bertujuan menjaga kesehatan keuangan debitur agar tetap seimbang.

Catatan Penting

Bank NTT menegaskan bahwa syarat, ketentuan, dan plafon kredit dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan kredit yang berlaku.

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui kantor cabang Bank NTT terdekat.

Layanan dan Kontak

Nasabah dapat menghubungi layanan berikut:

Call Center: 14013

WhatsApp: 0811-3814-013

Email: pengaduannasabah@bpdntt.co.id

Telp: 0380 – 840555

Dengan hadirnya Kredit Multi Guna, Bank NTT terus memperkuat perannya sebagai mitra pembangunan daerah sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan ASN di NTT melalui layanan keuangan yang mudah, aman, dan terpercaya.

Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan undangan yang ditandatangani atas nama Bupati Kupang oleh Sekretaris Daerah tersebut menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta para pelaku usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kupang.

Pelaku usaha yang difasilitasi dalam rapat tersebut antara lain PT Danang Mandiri, PT Pembangunan Sehat Sejahtera, PT Bolelebo Nusa Pusaka, KSP Swasti Sari, Pabrik Tahu Trubus Subur, Kolam Renang Dapur Wisata, serta sejumlah pelaku usaha lainnya yang menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan usaha dan pengurusan perizinan.

Rapat dibuka oleh Asisten II Sekda Kabupaten Kupang, Charles Banamtuan, dan difasilitasi oleh DPMPTSP Kabupaten Kupang. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris DPMPTSP Ina M. Ate, S.Pt, Pokja Perizinan Eduardus Hadu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Made Supriyadi beserta jajaran, serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Dispenda, dan OPD terkait lainnya.

Ketua KADIN NTT, Dr. Cand. Bobby Lianto, MM., MBA., yang turut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kupang, khususnya DPMPTSP dan seluruh OPD terkait, atas upaya aktif dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi para pelaku usaha.

Menurut Bobby Lianto, langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kupang merupakan bentuk perhatian nyata terhadap dunia usaha dan investasi di daerah.

“Ini merupakan langkah yang sangat baik dari Pemerintah Kabupaten Kupang melalui DPMPTSP yang secara aktif memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha.

Kehadiran seluruh OPD terkait dalam satu forum seperti ini sangat membantu para investor dan pelaku usaha mendapatkan solusi atas kendala yang mereka hadapi,” ujarnya.

Perkara tersebut berawal dari pemberitaan mengenai dugaan ketidaksesuaian mekanisme penetapan peserta RAT ke-37 Kopdit Swasti Sari yang berlangsung di Hotel Harper Kupang pada 26 April 2026. Dalam laporan tersebut, muncul pertanyaan dari sejumlah anggota terkait pergantian nama peserta utusan Cabang Larantuka yang semula diusulkan berasal dari anggota lain, namun pada pelaksanaannya diikuti oleh Fidelis Patman Werang.

Sejumlah sumber internal koperasi ketika itu mempertanyakan proses pergantian peserta RAT serta mekanisme yang digunakan dalam penetapan delegasi anggota. Bahkan muncul dugaan bahwa peserta yang ditetapkan memiliki tunggakan pinjaman sehingga memicu keberatan dari sebagian anggota.

Namun setelah pengaduan diajukan ke Dewan Pers, proses penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta regulasi Dewan Pers mengenai penanganan pengaduan masyarakat terhadap produk jurnalistik.

Dalam surat penyelesaian pengaduan yang diterima redaksi pada Kamis (4/6/2026), Dewan Pers menilai pemberitaan sebelumnya belum memenuhi prinsip-prinsip profesional jurnalistik sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Dewan Pers juga mencatat bahwa Fidelis Patman Werang yang disebut dalam pemberitaan merupakan seorang wartawan dan bukan dalam kapasitas sebagai utusan anggota RAT Cabang Larantuka sebagaimana dipersepsikan dalam laporan sebelumnya.

Mengacu pada hasil penyelesaian tersebut, redaksi kemudian melakukan langkah korektif dengan mengupayakan konfirmasi langsung kepada Fidelis Patman Werang guna memperoleh keterangan tambahan sebagai bagian dari pemenuhan prinsip keberimbangan informasi.

Sejumlah pertanyaan klarifikasi dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp pada Kamis malam sekitar pukul 22.43 WITA. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan mekanisme pergantian peserta RAT, dasar perubahan nama peserta dari Cabang Larantuka, ketentuan terkait tunggakan pinjaman bagi peserta RAT, serta keberatan yang pernah disampaikan kepada pengurus koperasi apabila memang terdapat persoalan administratif dalam proses penetapan peserta.

Acara tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Kupang, Bupati Kupang beserta Forkopimda Kabupaten Kupang, Bupati Sabu Raijua, tokoh agama, tokoh masyarakat, jajaran TNI, serta Persit Kartika Chandra Kirana.

Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang menyampaikan apresiasi atas pengabdian Kolonel Inf. Kadek Abriawan selama menjabat sebagai Dandim 1604/Kupang.

Ia menilai, sinergi antara Kodim 1604/Kupang dan Pemerintah Kota Kupang selama ini berjalan sangat baik dan memberi dampak positif bagi stabilitas keamanan serta pembangunan daerah.

“Beliau bukan hanya komandan, tetapi juga mitra diskusi dan sahabat bagi pemerintah daerah. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya,” ujar Wali Kota.

Wali Kota menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban merupakan fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Ia menekankan pentingnya menjaga kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, pergantian pimpinan merupakan momentum untuk melanjutkan pengabdian dengan semangat baru.

Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Wisuda Sarjana ke-36 dan Pascasarjana ke-2 Universitas Muhammadiyah Kupang, yang digelar di Aula B Kampus UMK, Kamis (4/6/2026), di hadapan 167 wisudawan/ti.

Dalam sambutannya, Gubernur menyoroti kondisi ekonomi NTT yang masih mengalami defisit neraca perdagangan, di mana nilai barang yang masuk ke daerah masih jauh lebih besar dibandingkan produk lokal yang keluar.

Namun, menurutnya kondisi tersebut justru menjadi peluang besar bagi generasi muda untuk menciptakan usaha baru dan memperkuat produktivitas daerah.

“Masih banyak ruang yang dapat dimanfaatkan anak-anak muda NTT untuk berwirausaha, mulai dari peternakan, pertanian, pangan hingga industri pengolahan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tantangan yang ada dapat diubah menjadi peluang melalui kreativitas dan keberanian berinovasi.

Gubernur juga menekankan pentingnya hilirisasi produk lokal, agar komoditas daerah tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi memiliki nilai tambah melalui pengolahan, pengemasan, dan pemasaran modern.

Menurutnya, hal ini menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah di tingkat nasional maupun global.

Pernyataan itu disampaikan Kapolda NTT saat memimpin Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Konvensional Ditreskrimum Polda NTT dan Polres jajaran yang berlangsung di Mapolda NTT, Kamis (4/6/2026).

Menurut Kapolda, keberadaan senjata api rakitan menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu terjadinya konflik sosial dan menimbulkan korban jiwa di tengah masyarakat.

“Kami mengimbau dengan tegas agar seluruh pihak yang masih melakukan pembuatan senjata api rakitan segera menghentikan kegiatannya. Jika masih ditemukan, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Irjen Pol Rudi Darmoko.

Kapolda menjelaskan bahwa peredaran dan penggunaan senjata api rakitan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurutnya, berbagai konflik sosial yang pernah terjadi di sejumlah wilayah sering kali diperparah dengan penggunaan senjata rakitan yang dapat meningkatkan eskalasi kekerasan.

“Kita mengetahui bahwa senjata api rakitan menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya konflik sosial, termasuk yang pernah terjadi di wilayah Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur. Karena itu, keberadaan senjata-senjata seperti ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Kapolda secara khusus mengingatkan para pemilik maupun pengelola home industry yang masih memproduksi senjata api rakitan agar segera menghentikan aktivitas tersebut sebelum aparat penegak hukum mengambil tindakan.

Diketahui Bank NTT menghadirkan layanan dengan keunggulan Real Time Online, yang membuat transaksi menjadi lebih cepat, mudah, dan terhubung di seluruh jaringan Bank di Indonesia.

Lebih dari sekadar produk perbankan, Simpeda menjadi “teman setia” masyarakat dalam merangkai impian—mulai dari kebutuhan harian hingga rencana besar di masa depan.

Dengan setoran awal yang sangat ringan, hanya Rp50.000, masyarakat sudah dapat membuka pintu menuju layanan perbankan modern yang penuh kemudahan dan kejutan menarik.

Isu ini kembali memanas setelah kuasa hukum menilai adanya kekeliruan dalam penerapan regulasi koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT.

RDP yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD NTT Leo Lelo tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD NTT Yunus Takandewa, anggota Komisi II, Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTT Linus Lusi, perwakilan pengurus koperasi, serta kuasa hukum pihak terkait.

Dalam forum tersebut, kuasa hukum Jefri Tapo Bali dan Yohanes Sason Helan, Bildad Torino Thonak, secara terbuka menilai Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTT, Linus Lusi, tidak memahami secara utuh regulasi perkoperasian.

Ia menyebut, keputusan pelantikan Wilhelmus Geri sebagai Ketua Pengurus Kopdit Swasti Sari pada 11 Mei 2026 dinilai tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku dalam tata kelola koperasi.

“Kami menilai Pak Linus Lusi sebagai Kepala Dinas Koperasi tidak paham dengan aturan tentang koperasi sehingga perlu belajar lagi,” tegas Bildad dalam RDP tersebut.

Lebih lanjut, Bildad Thonak menilai bahwa hasil pemilihan pengurus koperasi yang telah melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) justru diabaikan.

Menurutnya, proses demokratis yang telah dijalankan sebelumnya menghasilkan Yohanes Sason Helan sebagai peraih suara terbanyak, namun tidak dijadikan dasar utama dalam penetapan pengurus.

Penyelesaian tersebut dilakukan secara kekeluargaan di Polsek Kelapa Lima, Kota Kupang, Selasa (2/6/2026), setelah seluruh dokumen yang menjadi objek sengketa dikembalikan kepada pihak pelapor.

Pelapor, Cecilia Anggi Man, mengungkapkan bahwa JS melalui kuasa hukum dan keluarganya telah menyerahkan kembali seluruh dokumen yang sebelumnya diterima saat proses rencana transaksi jual beli tanah berlangsung.

“Semua dokumen yang pernah kami serahkan sudah dikembalikan, termasuk Surat Pelepasan Hak (PH) asli, bukti pembayaran tanah dari pemilik sebelumnya kepada almarhumah ibu saya, fotokopi KTP, kartu keluarga, hingga akta kematian,” ujar Anggi usai proses mediasi.

Menurut Anggi, persoalan bermula pada September 2025 ketika pihak JS menyatakan minat membeli tanah seluas 10 hektare milik almarhumah ibunya yang berada di Desa Kuanheum.

Untuk keperluan verifikasi dan proses transaksi, keluarga menyerahkan dokumen asli PH beserta sejumlah dokumen pendukung lainnya.

Namun, setelah dokumen diserahkan, pembayaran yang dijanjikan diduga tidak pernah direalisasikan.

Pihak keluarga juga mengaku kesulitan mendapatkan kembali dokumen-dokumen tersebut meski telah berulang kali meminta pengembalian.

“Mereka bilang pembayaran akan dilakukan dalam waktu satu sampai dua minggu setelah dokumen dilengkapi. Tetapi sampai berbulan-bulan tidak ada pembayaran dan dokumen juga tidak dikembalikan,” katanya.

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Camat Maulafa, Selasa (2/6), dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jefry Edward Pelt, S.H., yang menekankan pentingnya pajak sebagai tulang punggung pembangunan kota.

Acara tersebut turut dihadiri anggota DPRD Kota Kupang dari daerah pemilihan Maulafa, perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga Kecamatan Maulafa.

Dalam sambutannya, Sekda memberikan apresiasi kepada anggota DPRD yang hadir sebagai bentuk komitmen nyata dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Ini adalah kehadiran anggota DPRD terbanyak yang saya temui dalam kegiatan kemasyarakatan. Ini menunjukkan bahwa suara masyarakat benar-benar diperjuangkan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pajak memiliki peran vital dalam pembangunan Kota Kupang, terutama di tengah tantangan efisiensi anggaran tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp204 miliar.

“Jalan yang diperbaiki, lampu penerangan, hingga layanan publik semuanya bersumber dari pajak masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota Kupang memperkenalkan program “Bapenda Beronda”, yakni layanan jemput bola yang menghadirkan pelayanan perpajakan langsung ke kecamatan dan kelurahan.

Program ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan edukasi, informasi, hingga melakukan pembayaran pajak secara cepat dan mudah.

Selain itu, Pemkot Kupang juga terus mendorong percepatan digitalisasi sistem perpajakan untuk meningkatkan transparansi dan mencegah kebocoran penerimaan daerah.

Kerja sama ini menjadi langkah nyata dalam memperluas ekosistem pembayaran digital yang lebih cepat, aman, dan efisien bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun mitra institusi di NTT.

Melalui layanan Virtual Account Online ini, nasabah dan pengguna jasa diharapkan dapat menikmati kemudahan transaksi secara real-time tanpa harus melakukan proses manual yang memakan waktu.

Inovasi ini juga diharapkan mampu mendukung peningkatan efisiensi layanan keuangan serta mempercepat transformasi digital di berbagai sektor.

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur terus memperkuat perannya sebagai pelopor ekonomi rakyat dengan menggali potensi daerah yang dapat dioptimalkan secara produktif.

Langkah ini sejalan dengan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat fungsi intermediasi bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit produktif.

Seiring perkembangan teknologi perbankan, Bank NTT terus melakukan transformasi layanan melalui sistem digital dan inovasi berbasis teknologi informasi.

Penguatan kerja sama dengan berbagai mitra strategis menjadi bagian dari komitmen Bank NTT untuk menghadirkan layanan yang lebih modern, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan hadirnya layanan Virtual Account Online ini, Bank NTT semakin memperkuat posisinya dalam ekosistem perbankan digital di Indonesia Timur.

Sinergi dengan berbagai pihak diharapkan dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih luas, sekaligus memperkuat daya saing layanan keuangan daerah di era digital. (HN/Tim)