Isu-isu dalam RKUHP Presiden Minta Pemerintah Perlu Pastikan Masyarakat Bisa Paham

Reporter: Hendrik
Poros NTT News
Keterangan Istimewa

Jakarta,Porosnttnews.com- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang masih diperdebatkan, Presiden Joko Widodo beri peringatan kepada semua jajaranya guna memastikan masyarakat bisa memahami isu-isu sesuai penjelasan dari media kompas com.

Demikian Mahfud mengakui, ada 14 isu krusial dalam  RHKUP yang masih perlu diperjelaskan lagi terhadap masyarakat agar tidak memudahkan masyarakat akan lebih memahami.

Swipe up untuk membaca artikel

“Tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada kami,bahwa perlu dipastikan semua masyarakat yang di indonesia paham pada masalah-masalah yang kian jadi pembicaraan publik itu” kata Mahfud dalam keterangan pers usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/8/2022).

Sehingga Mahfud diminta untuk medengarkan pendapat dan usul saran dari masyarakat melalui ruang diskusi terkait RKHUP.

“Agar masyarakat mudah memahami hukum yang akan diberlakukan itu dan juga perlu ada persetujuan dari masyarakat karena hukum adalah cermin kesadaran dalam hidup masyarakat.”

Sehingga kerbukaan diskusi diskusi yang akan dilakukan dengan masyarakat dibutuhkan proaktif melalui dua jalur dengan masyarakat.

Baca Juga :  Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Gelar Ngobrol Bareng membahas Handphone Dalam Literasi Digital

Lebih mempertajamkan tulisan ini, koalisi masyarakat sipil sempat membuka ada 24 pasal bermasalah.

Beberapa pasal yang menjadi sorotan kencang publik adalah soal kebebasan berpendapat dan ancaman pidana yang menyertainya.

Misalnya, ancaman pidana terhadap pihak-pihak yang melakukan penghinaan terhadap pemerintah dan presiden-wakil presiden masih tercantum dalam Pasal 240 dan Pasal 241, serta Pasal 218 dan Pasal 219. Pasal-pasal itu dianggap bermasalah karena dinilai dapat membuat pemerintah bersikap antikritik.

Namun agenda yang tersoroti sekarang pertama memperjelas 14 isu yang dibahas oleh pemerintah dan DPR. Kedua, terkait dengan masalah masalah dalam RKHUP pemerintah akan menggelar diskusi dan sosialisasi ke simpul-simpul masyarakat.

Demikian Mahfud menyampaikan “Presiden meminta masalah ini diperhatikan betul dan kita agendakan baik digedung DPR mau pun diluar DPR yaitu dilembaga pemerintah.”

Sedangkan materi diskusinya akan disiapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.Penyelenggaraan diskusi tersebut akan dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebut Mahfud.

Dirinya mengatakan diskusi itu bertujuan untuk menjaga ideologi negara dan integritas bangsa Indonesia.

Baca Juga :  Pegiat Anti Korupsi Minta BKH Klarifikasi KTA Partai Demokrat Atas Nama Hieronimus Taolin

“Integritas ketatapemerintahan kita, integritas ketatanegaraan kita di bawah sebuah ideologi negara dan konstitusi yang kokoh,” kata Mahfud.

Diketahui, draf RKUHP sudah diserahkan oleh pemerintah kepada DPR untuk mulai dibahas. Namun, RKUHP belum dibahas karena DPR masih berada pada masa reses.

Dalam draf RKUHP terbaru, sejumlah pasal yang sempat dipersoalkan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil, nyatanya masih tetap dicantumkan pemerintah. Pemerintah bersikeras hanya mengubah dan membahas pada 14 pasal krusial.