Kejari TTU, Lakukan Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti Tahap II,di Rutan Anak Air

Reporter: DVEditor: Tim Redaksi
Poros NTT News
Kedua tersangka tersebut diantaranya Ferry Oktaviano dan Iswandi Ilyas saat dilakukan Penyerahan tahap II karena keduanya diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Kefamenanu, Porosnttnews.Com Kejaksaan Negeri (Kejari) Timor Tengah Utara (TTU) melakukan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap II) di rumah tahanan Negara Anak Air,  kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Selasa 26/07/2022.

Kedua tersangka tersebut diantaranya Ferry Oktaviano dan  Iswandi Ilyas dilakukan penyerahan tahap II karena keduanya diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara TPK Pengadaan Alat Kesehatan ICU Non E- Katalog, Neonatal Non E- Katalog, Maternal Non E-Katalog tahun 2015 di RSUD Kefamenanu.

Swipe up untuk membaca artikel

Kajari  TTU, Roberth J. Lambila, SH.MH, melalui press rilis yang diterima awak media Porosnttnews.Com mengatakan, penyerahan  tersebut dilakukan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Kejari TTU Andrew P.Keya.SH selaku Penyidik dan S.Hendrik Tiip.SH selaku Jaksa Penuntut Umum.

Menurut Roberth, pada saat pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti, para tersangka di dampingi Penasihat Hukum mereka, Nisfatin Jumadil.SH.

Kepada kedua tersangka, tidak dilakukan penahanan karena keduanya sementara menjalani pidana penjara,ungkap Roberth.

Baca Juga :  Kejari TTU Lakukan Penyetoran Uang Hasil Sitaan Korupsi

“Saat ini tersangka Fery Oktaviano sedang menjalani Penjara selama 7 tahun dan 6 bulan, sementara tersangka Iswandi Ilyas sedang menjalani pidana penjara selama 10 Tahun.”

Keduanya menjalani pidana penjara, karena tersandung Korupsi dalam pengadaan Alkes di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Para tersangka  terjerat  pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 55 ayat 1 Ke-KUHP, Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 21 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.