BPJS Kesehatan Kantor Cabang Maumere mengakui pihak RSUD Larantuka belum menerapkan mekanisme pengembalian biaya pembelian obat di luar rumah sakit kepada pasien peserta JKN-BPJS Kesehatan.
“Mekanisme pengembalian itu yang masih dalam tahap koordinasi dengan pihak RS (RSUD Larantuka) dan pemda (Flotim)” imbuhnya
Sebelumnya Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar membantah pernyataan Direktris RSUD dr. Hendrikus Fernandez-Larantuka dr. Sanny tentang ketiadaan regulasi tersebut, dengan menyebut regulasi yang menjamin hak pasien peserta BPJS Kesehatan atas penggantian biaya pembelian obat.
“Obat adalah salah satu bagian yang dijamin oleh Program JKN, sesuai amanat Pasal 22 ayat 1 UU SJSN junto Perpres no. 82 tahun 2018. Obat bagian yg dihitung dan masuk dalam paket biaya INA CBGs” ujarnya ketika dihubungi Porosnttnews.com dari Kupang pada Rabu (12/10/2022).
Ia menambahkan obat-obat yang dijamin JKN adalah obat-obat yang masuk formularium nasional, dan bila ada obat yang diresepkan dokter tidak masuk dalam formularium nasional maka pasien JKN berhak meminta obat sejenis yang masuk dalam Formularium Nasional sehingga pasien JKN tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk beli obat.
“Bila ada RS kehabisan atau kekosongan obat yang dijamin tersebut maka pasien JKN harus lapor kepada staf BPJS Kesehatan di Unit Pengaduan yang ada di RS sehingga bila pasien harus membeli ke apotik di luar RS, biaya pembelian obat tersebut diganti oleh RS, dan nanti RS akan mengklaim biaya INA CBGs (termasuk biaya obat tsb) ke BPJS kesehatan.
Jadi jelas ada ketentuan regulasi yg mengatur hak pasien JKN atas obat-obat dalam pelayanan JKN di fasilitas kesehatan” tandasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
