PRS – Dalam perkembangan terbaru kasus dugaan suap yang melibatkan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Keuangan, YP dan RS, terpidana tersebut kini menghadapi babak baru dalam proses hukum.
Penyidikan yang sebelumnya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) telah dialihkan kepada Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor) Bareskrim Polri.
Menurut keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko pada Selasa (30/1/2024), pengalihan penanganan perkara ini terjadi pada 16 Agustus lalu.
KPK RI menyerahkan penanganan perkara terkait pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) kepada Bareskrim Polri, membuka babak baru dalam pengungkapan kasus ini.
Trunoyudo menyatakan, “Kasus ini pengembangan perkara dari terpidana YP dan RS keduanya ASN di Kementerian Keuangan yang proses penyidikannya ditangani oleh KPK RI, yang kemudian pada 16 Agustus lalu menyerahkan penanganan perkara pihak pemberi suap terkait pengurusan DID kepada Dirtipidkor Bareskrim Polri.”
Pemindahan penanganan perkara dari KPK ke Polri dianggap sebagai langkah yang wajar dalam upaya bersama untuk memberantas tindak pidana korupsi.
Trunoyudo menekankan bahwa ini merupakan bentuk sinergitas antara KPK dan Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Korupsi.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
