“Ini bentuk sinergitas antara KPK dan Polri khususnya dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Korupsi,” ungkap Trunoyudo.
Lebih lanjut, Trunoyudo mengungkapkan bahwa kasus dugaan suap ini naik dari penyelidikan ke penyidikan pada 8 Januari 2024.
Kasus ini bermula pada Maret 2017, ketika Walikota Balikpapan saat itu, RE, meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencari cara untuk meningkatkan anggaran DID Kota Balikpapan untuk tahun 2018.
Dalam pengembangan kasus ini, terungkap bahwa YP dan RS, yang merupakan ASN di Kementerian Keuangan, diduga meminta fee sebesar 5 persen dari jumlah DID yang diberikan.
Proses pengurusan DID melibatkan perantara dan praktik suap yang melibatkan pejabat tinggi di Kementerian Keuangan.
Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor) Bareskrim Polri kini tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan suap dengan pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2018 di Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Pihak berwenang berkomitmen untuk terus mendalami kasus ini, dengan harapan dapat membawa para pelaku keadilan dan mengungkap kebenaran di balik praktik korupsi yang dilakukan oleh ASN di Kementerian Keuangan.**
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
