Kupang,Porosnttnews.com- Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTT harus membangun cara berpikir yang maju atau progresif. Meninggalkan pikiran-pikiran sempit dan sektarian.
“Kita harus memberikan warna baru bagi Indonesia.Di saat cara berpikir keindonesiaan kita,menurut saya, mulai meredup saat ini, MUI NTT harus bisa hasilkan pemikiran-pemikiran lebih progresif. Saya terus dorong para ulama,cendekiawan dan pemerintah di NTT untuk berpikir maju dan visioner, ” kata Gubernur VBL saat menerima Pengurus MUI NTT Periode 2021-2025 di Ruang Kerja Gubernur, Selasa (4/1).
Gubernur mengajak pengurus MUI NTT untuk menanggalkan cara berpikir sempit dengan mengatasnamakan agama dan mendiskreditkan sesama yang lain. Hal seperti itu adalah cara berpikir orang beragama yang hidup dalam gua.
“Orang yang hidup dalam gua itu hidupnya terkotak-kotak. Tidak mau bergaul dengan yang lain. Banyak orang NTT yang masih hidup dalam gua seperti ini. Membangun hidup dalam gua kultur atau budayanya sendiri, hidup dalam gua keagamaannya dan dalam gaya hidup hedonis tanpa bersolider dengan orang lain. Orang-orang yang hidup dalam gua ini tidak mengenal cara berpikir maju. Contoh cara pikir hidup dalam gua ini seperti misalnya orang Kristen tidak boleh ucapkan Selamat Idul Fitri kepada orang Muslim dan sebaliknya orang Muslim tidak boleh ucapkan selamat natal kepada orang Kristen. Ini prilaku orang yang hidup dalam gua, “ujar Gubernur.
Menurut Gubernur VBL setinggi-tingginya orang bertakwa dan sedalam-dalamya orang beriman, harus memiliki asas kebermanfaatan atau berguna bagi sesama. Orang beragama itu harus berilmu untuk lahirkan pemikiran-pemikiran berakhlak.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
