Oleh : Engelbertus Boli Tobin
(EDU 2 SDG- Peningkatan Kualitas Pendidikan)
Dunia pendidikan merupakan salah satu institusi yang berperan penting dalam menciptakan potensi tenaga kerja Indonesia yang mampu bersaing di era revolusi industry 4.0.
Peranan pendidikan disini adalah menyiapkan masyarakat agar siap menghadapi apa yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri serta bersaing dengan mutu dan keahliannya sendiri.
Kualitas yang relevan adalah kualitas pengetahuan, kemampuan dan sikap kerja, kualitas tersebut merupakan bagian penting dari kapasitas sumber daya manusia Indonesia.
Pendidikan Vokasi (VET) adalah lembaga pendidikan formal yang lulusannya diarahkannnya untuk bekerja dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja pada bidang tertentu atau kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (DUDI).
Menurut Sutrisno (2006.3) pendidikan kejuruan pada dasarnya diselenggarakan untuk mempersiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah untuk mendukung pembangunan sektor perekonomian bangsa yang dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan industry dan juga keterampilan diri.
Pelaksananaan Pendidikan Vokasi secara khusus adalah pelatihan profesional diselenggarakan untuk mengubah status siswa menjadi aset yang berguna bagi bangsa, menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan relatif dan kompetitif untuk pengembangan sektor industri dan sektor ekonomi Indonesia lainnya serta menciptakan kondisi untuk pembangunan berkelanjutan bagi lulusan yang berkompoten.
Penyelangaraan pendidikan vokasi dibuat dengan tujuan agar lebih terarah untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha (DUDI). Sehingga hasil lulusan SMK dapat bekerja sesuai ketrampilan di dunia usah dan dunia industry dan tidak terjadi penggangguran dikalangan SMK.
Permasalahan yang timbul dari upaya ini adalah sekolah SMK harus mampu beradaptasi dengan dunai usaha dan dunia industry untuk distribusi hasil lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri, namun dilain sisi, SMK juga memerlukan biaya investasi yang tinggi, karena SMK membutuhkan fasilitas pelatihan, gedung, mesin, peralatan dan sarana lainnya serta kapasitas operasional yang tinggi untuk mendukung pelatihan.
Permasalahan ini terjadi di berbagai sekolah dimana sarana dan prasarana yang belum memadai bagi siswa untuk melakukan praktek kerja dalam mendukung kompetensi dan keterampilan siswa untuk mendapatkan legistimasi atas keterampilan yang akan dimiliki.
Berdasarkan data BPS bahwa jumlah pengangguran yang lebih tinggi adalah SMK. BPS mencatat ada sebanyak 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Jumlah itu mencapai 5,83 persen dari usia penduduk kerja per akhir Februari 2023.Berdasarkan data BPS yang dirilis dari jumlah tersebut, pengangguran terbanyak dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pengangguran dari lulusan SMK tercatat sebanyak 9,60 persen per Februari 2023.
Fakta di atas mengisyaratkan adanya permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan di SMK kita selama ini.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
