PRS – Deputy I KSP RI, Febry Calvin Tetelepta, memimpin rapat di Ruang Rapat Utama Gedung Bina Graha KSP untuk membahas rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) serta pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah di Larantuka Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, PT. PLN, PT. Tidal Indonesia, dan Pemerintah Daerah NTT pada hari Selasa, 26 Maret 2024, pukul 10.00 WIB.
Melalui pres rilis Kuasa Direktur Andreas Wellem Koreh kepada Tim media pada Kamis, (29/03) dikupang bahwa Febry Tetelepta menekankan bahwa KSP bertanggung jawab untuk mengawal semua Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum selesai dalam masa pemerintahan Presidena Jokowi, termasuk PLTAL Larantuka yang telah tertunda selama lebih dari 8 tahun sejak tahun 2016.
PLTAL Larantuka sebelumnya telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028, tetapi dikeluarkan dari RUPTL 2021-2030 karena kelayakan ekonomi yang belum terpenuhi.
Namun, proyek ini kembali dimasukkan dalam RUPTL 2024-2033 dan telah mendapat komitmen pembiayaan dari Bank Pembangunan Belanda (FMO).
Latief Gau dari PT. Tidal Bridge menjelaskan potensi energi arus laut yang besar di seluruh dunia dan di Indonesia, serta teknologi yang digunakan dalam proyek ini.
BPPT (sekarang BRIN) mencatat bahwa potensi arus laut di Selat Larantuka bisa menghasilkan 300 MW.
Untuk tahap awal, PT. Tidal Bridge akan membangun power plant dengan kapasitas 40 MW yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.
Total biaya pembangunan jembatan dan PLTAL ini diperkirakan $ US 225 Juta (3 triliun) , seluruhnya didukung oleh pinjaman lunak dari Bank Pembangunan Belanda (FMO) dengan durasi pinjaman selama 20 tahun.
Dan jika sudah dilakukan FEED (Front End Engeneering and Desaign), maka FMO akan memberikan hibah sebesar 35% dari total pembiayaan. Artinya sisa pinjaman lunak menjadi lebih kecil yakni 65%. Sementara usia jembatan tersebut di desain untuk 50 tahun ke depan.
Dengan demikian pembiayaan pembangunan jembatan dan PLTAL nya, pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan biaya sama sekali, karena jembatan dan power plantnya akan”membiayai dirinya sendiri “dengan revenew dari hasil penjualan listriknya yang di manfaatkan oleh PLN.
Dia menejalaskan berdasarkan AMDAL dan ESIA telah dilakukan dan menyatakan bahwa proyek ini layak dari segi lingkungan. Selain itu ada pun dukungan dari Kementerian ESDM dan PT. PLN terhadap proyek ini.
Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PT. PLN, Hartanto Wibowo, menegaskan potensi energi baru terbarukan untuk mendukung program transisi energi Indonesia.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
