Kupang,Porosnttnews.com- Visi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dipandang perlu oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (KEMENDIKBUDRISTK RI)
Perlu diketahui bahwa prioritas nasional visi dan misi Presiden Jokowi tentang “SDM Unggul Indonesia Maju,” MendikbudRisTek RI perlu mengimplementasikan program secara tepat.
Maka dari itu Wilibaldus Orlando selaku Koordinator Daerah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Meminta MendikbudRisTek RI Mengambil Kebijakan seperti Beasiswa KIP-K & UKT Terukur & Terstruktur Bagi Perguruan Tinggi.
Ia berharap KIP-K dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai upaya berkelanjutan melalui “Visi Merdeka Belajar Kampus Merdeka” agar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (KEMENDIKBUDRISTK RI) agar terlihat ada dukungan penuh pada SDM.
Namun berdasarkan tingkat pemahaman yang tinggi terhadap kemajuan suatu Perguruan Tinggi adalah momoknya berbagai aturan yang disebut Kebijakan yang menyebabkan penataan peningkatan Perguruan Tinggi khususnya PTS pada 5 (lima) Provinsi Termiskin di Indonesia Timur semakin tertinggal sesuai data BPS (1. Papua 26,8%, 2. Papua Barat 21,7%, 3. Nusa Tenggara Timur 21,21%, 4. Maluku 17,99%., 5. Gorontalo 15,59%), sebagimana diterima Pres Rilis Oleh media ini pada Jumad, 11 Februari 2022
Bahwa dengan membaca tagline pada Website Dikti “ kualitas pendidikan tinggi di Indonesia melalui pemberian beasiswa bagi dosen untuk menempuh pendidikan Magister dan Doktor di berbagai Perguruan Tinggi bereputasi di dunia menuju Indonesia Maju, harus terakomodir setelah tamat sarjana jika ini merupakan komitmen program kebijakan MENDIKBUDRISTK.
Berdasarkan Tagline tersebut timbul pertanyaan, Apa benar dan bisa dinikmati secara merata dan berkelanjutan oleh Provinsi Termiskin di Indonesia?
Menjaga sebuah kebijakan sangat bagus ini, dibutuhkan data yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami meminta kepada MENDIKBUDRISTK RI melalui melalui Dirjen Dikti agar segera mengumumkan berapa Dosen dari PTS terkhusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Mahasiswa yang menikmati Bantuan Dana tersebut ( KIP-K dan UKT).”
Karena diduga kebijakan yang sangat sulit , kemungkinan besar dari 35 ikut tes program seleksi Pendidikan tinggi seperti Magister dan Doktor bagi para Dosen PTS, yang lolos bisa saja satu orang, Ujar Wilibaldus.
Begitupun bantuan KIP-K dan UKT langsung dialokasikan disetiap Perguruan tinggi berdasarkan akreditasi Baik/C terkesan senilai 2.400.000, tanpa mempertimbangkan jumlah Program Studi dan Jumlah Mahasiswa di Daerah/ Kabupaten 3T (Tertinggal, terluar dan terbelakang) Tandasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
