Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Daerah  

Penjabat Gubernur NTT Hadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT

Poros NTT News

Kupang, PRS– Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Ayodhia G. L. Kalake, SH., MDC., menghadiri Rapat Paripurna ke-3 masa persidangan 1 Tahun Sidang 2023 – 2024 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Provinsi NTT pada Kamis, 21 September 2023.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Provinsi NTT, Aloysius Malo Ladi S.E. Acara dimulai dengan Pengesahan risalah paripurna ke-2 masa persidangan 1 Tahun Sidang 2023 – 2024.

Poros NTT News

Dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan dari Penjabat Gubernur NTT terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi NTT mengenai Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.

Nota Keuangan tersebut dibacakan oleh Penjabat Gubernur NTT dan Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Kosmas D. Lana, SH.,M.Si.

Dalam tanggapannya, Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G. L. Kalake, SH., MDC., menyoroti beberapa poin penting.

Dia mengungkapkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengawasi pajak dan retribusi daerah serta mengevaluasi aset-aset yang dapat meningkatkan PAD.

Baca Juga :  Ungkapan Terimakasih Masyarakat Sumba Timur pada Stevanus Come Rihi Selaku DPRD Provinsi NTT

“Pemerintah juga melakukan inovasi dengan memperluas layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti samsat keliling, satgas samsat corner, pelayanan di pelabuhan penyeberangan, bahkan pelayanan samsat pada hari Sabtu.

Kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi bagian dari upaya ini,” jelas Ayodhia.

Terkait dengan pembayaran Tunjangan Pemeliharaan dan Pengembangan (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Ayodhia menyatakan bahwa pemerintah tetap mengalokasikan tambahan penghasilan pegawai dalam Rancangan Perubahan APBD tahun 2023.

“Pembayaran TPP untuk bulan Maret dan April telah diproses, dan pembayaran selanjutnya akan menjadi prioritas pemerintah jika keuangan daerah memungkinkan,” tambahnya.

Ayodhia juga mengomentari saran dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTT terkait cadangan stok beras dan harga bahan pokok.

Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Perum Bulog dan Satgas Pangan NTT untuk menjaga stabilitas harga beras.