Ende,Porosnttnews.com – Erikos Emanuel Rede (yang akrab disapa Erik Rede, red) menegaskan bahwa dirinya adalah Wakil Bupati (Wabub)Ende, dan saat ini sedang bertugas sebagai Wabub Ende. Dirinya Wabuh Ende dan sedang melaksanakan tugasnya berdasarkan SK (Surat Keputusan) Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Demikian disampaikan Erik Rede melalui pesan WhatsApp/WA kepada tim media ini pada Senin (14/02/2022), ketika dimintai tanggapannya terkait berbagai sorotan dan kritikan tajam bahkan sindiran publik NTT dan Nasional terkait statusnya sebagai Wakil Bupati Ende yang kontroversial.
“Sy (saya) saat ini bekerja laksanakan tugas sebagai Wakil Bupati (Wabub Ende, red). Sesuai SK Mendagri yg (yang) sy (saya) terima,” tulisnya menjawab konfirmasi wartawan diikuti kiriman sebuah foto dari Erik yang memperlihatkan dirinya sedang dalam sebuah kegiatan forum, membahas sejumlah isu strategis Kabupaten Ende tahun 2023.
Terkait kritikan publik soal statusnya sebagai Wabub Ende yang kontroversial, bahkan dianggap belum jelas mengingat adanya penarikan kembali SK Mendagri tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Wakil Bupati Ende tanggal 27 Januari 2022 lalu (hari yang sama menit-menit sebelum dirinya dilantik Gubernur NTT, Viktor Bungtiku Laiskodat/VBL), Erik Rede meminta media bertanya (termasuk publik NTT, red) untuk bertanya langsung ke Mendagri, Tito Karnavian.
“Itu saudara (wartawan/media) lbh (lebih) tepat langsung tanya ke Mendagri. Sy (saya) saat ini bekerja (sebagai Wabub Ende, red),” tegasnya.
Politisi Partai Nasdem itu bahkan menganjurkan, agar media dan publik dapat bertanya langsung ke Pemerintah Provinsi NTT, (Gubernur VBL, red) selaku Wakil Pemerintah Pusat (Pempus).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
