Jakarta,PRS-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen dan kesiapannya untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani dengan cepat masalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Dalam upaya melindungi masyarakat Indonesia dari kejahatan ini, Kapolri bersumpah untuk melaksanakan langkah-langkah strategis guna memberantas TPPO secara efektif.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa TPPO merupakan masalah serius yang harus ditangani dengan serius pula.
Kejahatan ini melibatkan penjualan, perekrutan, dan perpindahan manusia dengan tujuan eksploitasi, baik dalam bentuk eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga kerja, atau eksploitasi lainnya.
Karena itu, Presiden Jokowi telah memberikan perintah kepada Kapolri untuk mengambil tindakan tegas dalam menangani TPPO dalam rapat internal kabinet terkait TPPO di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Presiden Jokowi meminta agar dilakukan restrukturisasi satgas tim tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan agar pemerintah dan aparat keamanan melakukan langkah cepat menangani masalah ini.
Dalam merespons perintah tersebut, Kapolri Sigit menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) siap melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.
“Saya kira perintah Presiden terkait TPPO akan segera kami tindaklanjuti dengan mengambil langkah pemetaan dan penindakan,” kata Sigit di acara Rakernis Divisi Hubinter Polri di Serpong Tangerang, Banten, Rabu (31/5/2023).
Menurut Sigit pihaknya akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam TPPO. Saat ini kata dia, tim sedang mempersiapkan diri untuk bekerja.
Langkah-langkah strategis akan diimplementasikan untuk memberantas TPPO secara menyeluruh dan efektif di seluruh wilayah Indonesia.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
