Pemerintah NTT berharap seluruh kader mampu menguasai 25 kompetensi pelayanan, sehingga Posyandu benar-benar menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak yang tangguh dan berkelanjutan.
Lebih jauh, Damiana menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa berdiri sendiri.
Dukungan lintas sektor mulai dari air bersih, sanitasi, pendidikan, sosial, ketahanan pangan, hingga peran tokoh agama, mitra usaha, dan NGO menjadi kunci utama.
“Stunting dan kemiskinan saling berkaitan. Karena itu, kolaborasi lintas sektor adalah bentuk cinta kolektif kita untuk NTT yang lebih sehat dan bermartabat,” pungkasnya.
Sementara melalui Ketua Panitia, Seherly Hayer, S.Gz, yang juga menjabat sebagai pengelola Tata Kelola Kesehatan Masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa pertemuan ini diperkuat dengan materi “Cegah Stunting, Bangun Masa Depan”, dengan fokus pada penguatan peran Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar di masyarakat.
Menurut Seherly, Provinsi NTT saat ini memiliki lebih dari 10.000 Posyandu dengan kurang lebih 55.000 kader.
Namun, hingga November 2025, baru sekitar 14 persen kader yang memiliki kompetensi dasar sesuai standar Posyandu Tangguh.
Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak.
“Padahal kader Posyandu harus memiliki keterampilan dasar dalam pelayanan dan edukasi, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja putri, hingga keluarga,” jelas Seherly Hayer.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi NTT mencatat capaian positif melalui program pelatihan intensif selama satu bulan penuh.
Bersama lintas sektor, pemerintah berhasil melatih sekitar 2.200 kader Posyandu setiap bulan.
Dampaknya terlihat nyata, khususnya pada penurunan kasus gizi bermasalah pada balita, termasuk anak-anak yang sebelumnya mengalami berat badan tidak naik.
“Setelah kader dilatih, mereka aktif melakukan edukasi dan kunjungan rumah. Hasilnya, berat badan balita meningkat dan status gizi membaik. Ini membuktikan Posyandu sangat efektif jika dimanfaatkan secara optimal,” ungkapnya.
Selain balita, fokus intervensi juga diarahkan kepada ibu hamil melalui edukasi konsumsi makanan bergizi, pemantauan kehamilan, pengukuran lingkar lengan atas (LILA), serta kunjungan rumah oleh kader Posyandu.
Pendekatan ini dinilai mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk aktif memanfaatkan layanan Posyandu di wilayahnya.
Berdasarkan data terkini, angka stunting di NTT menunjukkan tren penurunan, dari 37,9 persen pada 2023 menjadi 37,0 persen pada 2024.
Pemerintah Provinsi NTT menargetkan angka tersebut dapat ditekan hingga 35 persen dalam survei tahun 2025–2026.
Di akhir penyampaiannya, Seherly Hayer berharap para kepala desa dapat memberikan perhatian lebih terhadap insentif kader Posyandu.
Menurutnya, kader merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa.
“Jika masyarakat sehat, maka desa akan berhasil. Kader Posyandu bekerja dengan hati, dan sudah sepatutnya mendapat perhatian yang layak,” pungkasnya.
Reporter: Hendrik
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
