“Namun hingga laporan polisi dibuat, somasi tersebut tidak mendapat tanggapan,” jelasnya.
Fransisco menegaskan bahwa kliennya menolak upaya damai, baik yang disampaikan langsung oleh terlapor maupun melalui kuasa hukum.
“Dengan kerendahan hati, klien kami menutup ruang damai. Proses hukum ini sudah berjalan cukup panjang, mulai dari somasi pertama, somasi kedua, hingga laporan polisi,” katanya.
Ia menambahkan, selama kurang lebih empat bulan sejak September 2025, perkara ini telah bergulir di Polresta Kupang Kota dan akan segera memasuki tahapan penentuan status perkara.
Penyidik juga akan mendalami peran pihak-pihak yang terlibat dalam program MBG di lingkungan SPPG Polda NTT, guna mengungkap secara terang asal-usul pekerjaan dan aliran dana dalam perkara tersebut.
“Pemeriksaan ini penting agar jelas siapa yang mengerjakan pekerjaan tersebut dan dasar pemberian dana kepada terlapor,” jelas Fransisco.
Pihak pelapor menyatakan kepercayaan penuh kepada Kapolresta Kupang Kota, jajaran Satreskrim, serta tim penyidik untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk penerapan KUHP dan KUHAP baru yang efektif sejak awal Januari 2026.
Reporter: HN/Tim
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
