Terhadap hal ini, Marsianus Jawa menyoroti kinerja Camat Buyasuri dan Kepala Dinas PMD yang dinilai sangat lamban.
Dirinya menekankan agar masalah yang dialami Desa Rumang menjadi pembelajaran bagi 143 kepala desa dan BPD seluruh Lembata.
“Secara tegas katakan camat dan kepala dinas harus bekerja lebih keras, lebih cepat dan cerdas, dan berani,” tandasnya.
Perlu diketahui, masalah ini terjadi karena BPD Rumang tidak mau menandatangani dokumen APBDES yang diajukan pemerintah desa.
Diduga, ada perbedaan pilihan politik dalam hajatan Pilkades beberapa waktu lalu antara BPD dan kepala desa terpilih dan itu terbawa sampai sekarang.
Masalah ini kemudian membuat Desa Rumang nyaris tidak mendapat alokasi dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp.950.000.000 untuk dua tahun anggaran, 2022 dan 2023.**
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
