Kupang,Porosnttnews.com– Poin penting yang perlu diperhatikan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, wajib menyediakan sarana prasarana, serta fasilitas bagi pengguna layanan, termasuk layanan berkebutuhan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Amanat ini, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT, Darius Beda Daton mendorong agar Pemerintah Kabupaten Kupang harus serius membenahi pelayanan publik bagi warga kaum difabel yang sangat membutuhkan pertolongan.
Hal tersebut disampaikan pada saat menghadiri undangan LSM Garamin NTT dan Pemkab Kupang dalam rangka sosialisasi aksesibilitas penyediaan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas Kab.Kupang bertempat di Hotel Neo Aston pada Hari Senin,3/10/2022.
Dirinya mengatakan berdasarkan survei pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Pemkab Kupang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Diketahui bahwa hanya 1,91 persen perangkat daerah yang menyediakan pelayanan khusus berupa loket khusus, petugas khusus, dan prioritas khusus bagi penyandang disabilitas.
Selain itu, terdapat hanya 29,4 persen Pemerintah Daerah yang menyediakan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti ruang menyusui/laktasi, bidang miring, dan kursi roda.
Maka Kepala Ombudsman Darius Beda Daton menilai pembangunan sarana dan prasarana aksesibilitas bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus belum diprioritaskan secara baik.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
