Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran akan pentingnya proses yang sah dan jelas dalam transaksi tanah.
Tentu saja, penanganan konflik tanah ini juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk melaporkan setiap kejanggalan atau ketidakjelasan terkait kepemilikan tanah.
Peningkatan kesadaran akan pentingnya melakukan pendaftaran tanah secara resmi di Badan Pertanahan Nasional juga dianggap sangat krusial untuk menghindari terjadinya konflik di masa mendatang.
Kepala BPN, dengan karakter pelayanannya yang sangat lembut dan bijak ingin mengajak masyarakat untuk langsung urus sendiri permohonan akta tanah ke BPN.
Ia mengharapkan kepada masyarakat Manggarai barat, agar jangan melimpahkan kuasa kepada orang lain dalam mengajukan permohonan akta tanah dan sebaiknya sebelum mengajukan permohonan ke BPN, harus selesaikan terlebih dahulu bila ada konflik internal terkait tanah yang akan di jual.
Mengingat harga tanah di Manggarai Barat sangat mahal, maka perlu di selesaikan dengan baik agar tidak saling menyulitkan satu sama lain.
Hal ini disampaikannya untuk mencegah segala anggapan masyarakat yang tidak sesuai dengan fakta pelayanan kami di BPN. Sebab kami di BPN sudah berusaha untuk memaksimalkan pelayanan dengan mengikuti standar Operasional Prosedur yang sebenarnya.
Mencegah semua anggapan yang keliru terhadap pelayanan kami, maka kami meminta kepada masyarakat untuk langsung download aplikasi “Sentuh tanahku” atau call center ke no 081329418116.
Kami juga memberi kesempatan khusus kepada masyarakat melalui pelayanan perioritas setiap hari Sabtu dan Minggu.
Jenis pelayanan yang kami berikan pada hari khusus ini adalah, pendaftaran akta tanah, balik nama, pengajuan permohonan baru.
Semua ini dilakukan agar masyarakat mendapat pelayanan maksimal dan juga untuk dapat mengurangi dampak persoalan yang terjadi karena kurangnya komunikasi masyarakat dengan pihak BPN.
Reporter: Siuslaus Fendi Ruem
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
