Kupang,PRS – Yohanes Sason Helan maju sebagai calon DPR RI melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Nomor Urut 5 di Daerah Pemilihan Dapil NTT 2 wilayah Sumba, Sabu, Timor, dan Rote dalam pesta demokrasi.
Dalam pernyataannya, Helan menunjukkan kerendahan hati dengan mengakui bahwa setiap perbuatan baik pasti memiliki sisi buruk yang dinilai oleh orang lain.
Hal ini mencerminkan sikap keterbukaan dan kejujuran yang menjadi dasar filosofi perjuangannya saat kampanye di Metani dan Nasipanaf pada Senin,15 Januari 2024.
Yohanes Sason Helan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI melalui PPP dengan Nomor Urut 5 sebagai bentuk dukungan dari semua pihak yang telah merasakan kebaikan dari perbuatannya.
Dapil NTT 2 yang mencakup Sumba, Sabu, Timor, dan Rote menjadi panggung bagi perjuangannya yang didasarkan pada nilai-nilai kejujuran dan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai calon dari PPP, Helan menyuarakan niat tulusnya untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya memilih pemimpin yang tidak terjerat dalam praktik politik yang tidak jujur.
Ia menekankan pesannya kepada masyarakat agar tidak memilih orang yang hanya berusaha memenuhi kepentingan pribadi, khususnya mereka yang menggunakan uang untuk membeli dukungan rakyat.
“Kita tidak boleh memilih orang yang hanya datang mengumpulkan uang selama 5 tahun di senayan pada akhhirnya kembali untuk membeli suara kita. Kita sudah melihat bagaimana anggota DPR RI selama ini, dalam masa jabatannya, seringkali lupa akan masa kampanye dan malah datang hanya untuk membeli suara dengan uang rakyat,” tegas Yohanes Sason Helan.
Helan menegaskan bahwa tindakan tersebut merugikan rakyat dan menghancurkan esensi demokrasi.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
