PRS – PT Kawasan Industri Terpadu Batang membuka kesempatan bagi individu yang berkualifikasi untuk menempati dua posisi kunci dalam organisasi mereka.
Dengan fokus pada pertumbuhan cepat dan visi menjadi salah satu kawasan industri terkemuka di Asia Tenggara, perusahaan ini mencari individu yang berbakat, kreatif, dan berenergi tinggi untuk bergabung dalam tim mereka.
PT Kawasan Industri Terpadu Batang, yang terletak di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, merupakan pengelola dari Grand Batang City, sebuah kawasan industri seluas 4.300 hektar yang didukung penuh oleh Pemerintah Indonesia.
Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional, perusahaan ini menawarkan kesempatan menarik untuk bergabung dengan tim mereka.
- Kepala Divisi Hukum & Pengadaan:
- Spesifikasi: Gelar Sarjana Hukum (Lebih disukai dengan gelar Master), IPK minimal 3,00, usia maksimal 45 tahun, pengalaman dalam keterampilan negosiasi, rancangan yang unggul, dan kemampuan memberikan saran komersial yang masuk akal.
- Tanggung Jawab Utama: Membantu Direksi dalam mengurangi risiko hukum, melakukan penelitian hukum, mengelola anggaran divisi, dan banyak lagi.
- Keahlian yang Dibutuhkan: Analisis hukum, keahlian dalam pengadaan, dan kemahiran berbahasa Inggris dan Indonesia.
- Kepala Departemen Audit Keuangan:
- Spesifikasi: Gelar Sarjana Akuntansi/Ekonomi, IPK minimal 3,00, usia maksimal 40 tahun, pengalaman minimal 5 tahun di bidang yang sama.
- Tanggung Jawab Utama: Melaksanakan audit dan pengendalian internal, memberikan bantuan terhadap proses operasional perusahaan.
- Keahlian yang Dibutuhkan: Memahami Audit Internal dan Pengendalian Internal, serta komunikasi yang baik.
Tata Cara Melamar:
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
