TTU, PRS – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) telah merespon dengan cepat kasus yang viral di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, tim Kemensos RI yang dipimpin oleh Agus Wiyono dari Balai Diklat Kesejahteraan Sosial Yogyakarta turun langsung ke Kabupaten TTU untuk memberikan perhatian kepada warga masyarakat yang tinggal dalam kondisi rumah tidak layak huni.
Agus Wiyono, yang dalam kunjungannya didampingi oleh tim Kemensos lainnya termasuk Lidya Ayal, mengatakan bahwa kedatangan mereka adalah atas perintah langsung dari atasan mereka, Ibu Eva Rahmi Kasem.
Tujuan utama kunjungan ini adalah untuk merespon kasus yang telah mendapat perhatian luas di Kabupaten TTU dan sekaligus melakukan peninjauan dan asesmen terhadap warga yang terkena dampak.
Kunjungan tim Kemensos RI tersebut berlangsung di rumah warga Maria Filomena Kolo, yang alamatnya berada di RT 046, RW 008 Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU.
Setelah melihat langsung kondisi hidup Maria Filomena Kolo, Agus Wiyono menyatakan bahwa mereka berencana untuk memberikan bantuan kepada warga tersebut.
Agus Wiyono menjelaskan bahwa hasil asesmen menunjukkan bahwa ada banyak tindakan yang perlu diambil untuk membantu warga yang terkena dampak.
Tindakan tersebut tentu akan melibatkan kerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten TTU.
Ia juga menegaskan bahwa ibu Eva Rahmi Kasem menekankan pentingnya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten TTU, khususnya dengan Bupati, dalam mengatasi situasi yang dihadapi oleh warga.
Meskipun demikian, Agus Wiyono menegaskan bahwa, terutama untuk Maria Filomena Kolo, Kemensos RI akan memberikan perhatian khusus dengan memberikan bantuan yang dibutuhkan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
