Anggota Kopdit Swasti Sari Desak Kapolda NTT Usut Dugaan Pemalsuan Tandatangan

PRS – Sejumlah anggota KSP Kopdit Swasti Sari melayangkan permohonan audiensi kepada Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu, 6 Mei 2026.

Kehadiran mereka sebagai bentuk desakan agar aparat kepolisian segera menuntaskan penanganan laporan dugaan tindak pidana yang telah diajukan sejak sekitar satu tahun lalu.

Dalam surat resmi yang ditujukan kepada Kapolda NTT, para anggota koperasi menyampaikan kekecewaan karena laporan yang mereka ajukan dinilai belum menunjukkan perkembangan penanganan yang jelas dan transparan.

Kondisi tersebut disebut memicu keresahan serta ketidakpastian hukum di kalangan anggota koperasi.

Mereka menegaskan, lambatnya proses penegakan hukum terhadap laporan pidana manipulasi tanda tangan karena
laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum dalam proses penetapan pengurus dan pengawas KSP Kopdit Swasti Sari yang dinilai tidak mencerminkan prinsip demokrasi serta tata kelola koperasi yang sehat.

Perwakilan anggota koperasi, Jefri Tapobali, mengatakan pihaknya meminta kepastian hukum atas laporan yang telah lama disampaikan kepada kepolisian.

“Kami datang bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi untuk mencari keadilan dan kepastian hukum. Sudah hampir satu tahun laporan ini berjalan, namun anggota belum mendapatkan penjelasan yang jelas terkait perkembangan penanganannya,” ujar Jefri Tapobali saat didampingi kuasa hukum.

Menurutnya, persoalan yang terjadi di tubuh koperasi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepercayaan ribuan anggota terhadap lembaga koperasi yang saat ini tidak baik-baik saja.

“Kami berharap Kapolda NTT memberi perhatian serius agar proses hukum berjalan profesional, objektif, dan transparan. Anggota koperasi berhak mengetahui sejauh mana laporan ini diproses,” tegasnya.

Dalam upaya tersebut, Jefri Tapobali turut didampingi kuasa hukum, Fendi Hilman, S.H dan Leo Tata Open, S.H.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.