Mega Proyek Jembatan Pancasila Palmerah Segera Dieksekusi, Investasi Capai Rp5 Triliun

PRS  – Proyek pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah yang akan menghubungkan wilayah Flores Timur dengan Pulau Adonara kembali menjadi sorotan.

Setelah lebih dari satu dekade hanya berada di tahap perencanaan, proyek strategis ini kini disebut telah mencapai titik krusial untuk segera direalisasikan.

Direncanakan sejak tahun 2015, jembatan ini tak hanya menjadi penghubung antarwilayah, tetapi juga digadang-gadang sebagai proyek infrastruktur terpadu berbasis energi terbarukan.

Nantinya, jembatan ini akan dilengkapi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) yang memanfaatkan arus kuat di Selat Gonzalu.

Nilai investasi proyek ini tidak main-main. Diperkirakan mencapai 250 hingga 300 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp4 hingga Rp5 triliun.

Proyek ini rencananya akan dikerjakan oleh konsorsium perusahaan asal Belanda, Tidal Brigade.

Pada Selasa (14/04/2026), perwakilan Tidal Brigade melakukan pertemuan dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Laka Lena, guna membahas kelanjutan proyek tersebut.

Di hari yang sama, mereka juga bertemu dengan Wakil Ketua DPRD NTT, Jose Fernando Osorio Soares, untuk memperkuat dukungan politik terhadap proyek ini.

Wakil Ketua DPRD NTT, Jose Fernando Osorio Soares, menegaskan bahwa pihak legislatif mendukung penuh percepatan pembangunan jembatan tersebut.

“DPRD NTT secara kelembagaan maupun anggota dari dapil Flores Timur dan Alor sepakat proyek ini harus segera dijalankan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti lamanya proyek ini tertunda meski telah melewati berbagai pergantian kepemimpinan.

“Sudah tiga gubernur, dua presiden, dan enam direktur PLN berganti, tetapi proyek ini belum berjalan. Ini berarti yang dibutuhkan sekarang adalah keputusan,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan Tidal Brigade NTT, Andre Kore, memastikan bahwa proyek ini pada dasarnya telah siap untuk dieksekusi.

“Dari sisi teknis, ekonomi, dan lingkungan, semua sudah siap. Tinggal pelaksanaan di lapangan,” jelasnya.

Andre juga menegaskan bahwa pembangunan jembatan dan pembangkit listrik tersebut tidak akan merusak ekosistem laut maupun mengganggu kehidupan masyarakat sekitar.

Namun demikian, ia belum dapat memastikan waktu pasti dimulainya pembangunan.

Dukungan terhadap proyek ini juga datang dari Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda (ASPINA), Latif Gau. Ia menyebutkan adanya strategi baru untuk mempercepat realisasi proyek, termasuk menggandeng perusahaan nasional.

“Kami menggandeng Pertamina kali ini, bersama dengan PLN,” ujarnya.

Dengan kolaborasi ini, diharapkan proyek yang telah lama tertunda dapat segera memasuki tahap konstruksi.

Secara teknis, Jembatan Pancasila Palmerah direncanakan memiliki panjang sekitar 800 meter, menghubungkan Kota Larantuka di Pulau Flores dengan Pulau Adonara.

Keunikan proyek ini terletak pada integrasi dengan PLTAL yang diproyeksikan mampu menghasilkan listrik hingga 300 megawatt (MW), dengan tahap awal sebesar 100 MW.

Tak hanya itu, energi yang dihasilkan juga direncanakan dapat dimanfaatkan untuk mengolah air laut menjadi air bersih, sebagai solusi atas kebutuhan air di wilayah Flores Timur.

Meski berbagai kesiapan telah diklaim rampung, proyek ini selama bertahun-tahun terhambat oleh berbagai faktor, mulai dari pergantian kepemimpinan hingga belum adanya keputusan final dari pemangku kebijakan.

Wakil Ketua DPRD NTT kembali menegaskan bahwa persoalan utama saat ini bukan lagi pada aspek teknis, melainkan pada komitmen dan keberanian mengambil keputusan.

Dengan dukungan penuh dari DPRD, pemerintah, serta investor, masyarakat Flores Timur kini menaruh harapan besar agar Jembatan Pancasila Palmerah tidak lagi sekadar wacana, melainkan segera terwujud dan memberikan dampak nyata bagi konektivitas dan kesejahteraan daerah.

Reporter: Hendrik

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.