Karena itu selaku Kajari TTU, saya sampaikan terima kasih, baik untuk masyarakat maupun terhadap Pemda,sesuai capaian kinerja kerja Kejari TTU tahun 2022.
Selama ini, untuk bidang pembinaan realisasi anggaran penyerapannya mencapai 98 persen, di bidang Intelijen. Kegiatan lidik yang ditangani 5, perkara diselesaikan 3, sisa 2 perkara.
Sedangkan untuk pengawalan proyek strategis pemerintah, realisasinya lebih dari Rp.135 miliar, meskipun tidak ada targetnya.
Untuk bidang Pidana Umum (Pidum) penanganan kasus Restoratif Justice (RJ) targetnya 6 perkara, semua tuntas.
Lambila mengatakan bahwa termasuk juga SPDP menargetkan 89 kasus realisasinya 89 kasus atau sesuai target, hal yang sama juga prapenuntutan realisasi 75 perkara sesuai target. Untuk Penuntutan target 65 Perkara realisasi 62 perkara, eksekusi 54 perkara realisasi 54. Terpidana terget 64 terpidana, realisasi 64 terpidana, jelas Lambila.
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) menargetkan 2 kasus, tetapi satu saja yang dapat diselesaikan, yaitu penyelamatan Aset Tanah Pemda TTU di km 9 jurusan Kefamenu -Kupang seluas 80 hektare, senilai 80 Miliar
Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Lidik 12 Perkara, dapat diselesaikan 10 perkara. Untuk Pra penuntutan ada15 perkara, semuanya dapat diselesaikan 15 perkara tersebut.Penuntutan ada 18 perkara, semuanya juga dapat diselesaikan.
Sementara untuk Eksekusi perakara Tindak Pidana Korupsi targetnya 12 perkara, semuanya dapat dilaksanakan.
Termasuk Uang pengganti, Kejari TTU berhasil mengeksekusi Rp.2.416.296.520 (Dua miliar empat ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan ini sebagai PNBP Kejaksaan yang telah disetorkan ke Kas Negara, ungkap Roberth Lambila.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
