Kupang,PRS – Anggota Kopdit Swasti sari Agustinus Payong Boli,SH,MH,M.IP wakil Bupati Flores Timur periode 2017-2022,mengunkapkan rasa kecewa terhadap sikap Forum Penyelamat Anggota Kopdit Swastisari (FPA),melalui pres rilis yang diterima oleh awak media pada Jumat,29/09/2023.
Forum yang dipimpin oleh Blasius Naben ini telah mempublikasikan sejumlah informasi yang bersifat asumsi, yang menurut Agus Boli, dapat merusak koperasi tersebut.
Agus Boli menjelaskan beberapa alasan kekecewaannya.
Pertama, ia mengingatkan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan, sehingga semua permasalahan seharusnya diselesaikan secara internal, kecuali jika terdapat tindakan korupsi.
Kedua,silakan gunakan hak anggota untuk meminta klarifikasi atau jawaban kepada pengurus,pengawas dan managemen dengan membawa bukti yang valid,bukan membeberkan asumsi-asumsi ke ruang publik yang dapat menimbulkan diskomunikasi,disorientasi dan beragam interprestasi yang merugikan Swastisari.
Ketiga,yang di maksudkan politik praktis adalah jika mereka-mereka tersebut terdaftar resmi dalam tim sukses partai dan di serahkan ke KPUD sebagai Jurkam atau apapun namanya,akan tetapi jika sebagai pribadi,keluarga,undangan ataupun alasan-alasan kekerabatan dan sosial lain turut memberi dukungan tanpa cap dan logo Lembaga maka hal tersebut adalah sah-sah saja dalam negara demokrasi.
Ke empat,Lembaga Kopdit Swastisari adalah aset ekonomi besar Propinsi NTT bahkan Indonesia dan sangat di cintai oleh masyarakat karena itu kita semua bertanggungjawab secara moril dan materiil untuk menjaga dan merawatnya.
Oleh karena itu, semua pihak memiliki tanggung jawab moral dan materiil untuk menjaga dan merawat koperasi ini.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
