“Kami akan berupaya untuk mencari solusi yang terbaik agar kekurangan dokter ahli bedah ini dapat segera teratasi. Kami juga meminta agar pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan setempat untuk bekerja sama dalam mencari solusi terbaik untuk masyarakat,” kata Mahlin.
Lebih lanjut anggota DPRD Flotim dari fraksi PKB itu juga menduga bahwa pelayan di RSUD Larantuka tidak berjalan baik dikarenakan ada hak-hak para nakes yang masih belum dibayar oleh pemda setempat seperti upah jasa pelayanan pasien Covid 19 sebesar 5,6 miliar.
“Saya menduga menurutnya pelayanan di RSUD ini salah satu faktornya adalah hak-hak para nakes ini belum dibayar oleh pemda, mereka sudah menjalankan kewajibannya sementara hak nya belum diberikan akan juga berdampak pada optimalisasi pelayanan,” Tandasnya.
Reporter : Elton Nggiri
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
