“Gubernur bilang jangan bawa politik, tapi dia sendiri yang memasukkan politik ke dalam proses seleksi. Ini membingungkan publik,” tegas Rumat.
Ia menambahkan, masyarakat bisa melihat adanya permainan politik dalam pembentukan struktur baru OJK.
“Hasilnya nanti tidak akan optimal. Kita harus bertanya: ada apa sebenarnya antara OJK dan pemerintah daerah?” ungkapnya.
Rumat menyerukan agar struktur ganda di tubuh OJK dihentikan.
Ia menekankan pentingnya prinsip profesionalisme dan transparansi dalam pengawasan lembaga jasa keuangan.
“OJK seharusnya mengawasi dan menegakkan aturan terhadap lembaga keuangan seperti bank, asuransi, efek, dan pembiayaan. Tapi tidak menentukan direksi bank. Itu bukan tugasnya,” tutupnya.
Reporter: HN
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.








