PRS – Pemilihan Ketua Pengurus KSP Kopdit Swasti Sari kembali menuai sorotan publik.
Dugaan pelanggaran prosedur serta keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam struktur kepengurusan membuat polemik ini semakin hangat diperbincangkan di Kopdit Swasti Sari.
Ketua terpilih, Wilhemus Geri, disebut-sebut tidak sesuai dengan tahapan seleksi jabatan berdasarkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).
Salah satu narasumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Wilhemus Geri sebenarnya dinyatakan lulus UKK sebagai Wakil Ketua, bukan Ketua.
“Wilhemus Geri lulus UKK sebagai Wakil Ketua dan perolehan suaranya berbeda jauh dari Yohanes Sason Helan,” ungkap sumber tersebut.
Sorotan juga mengarah pada status ASN yang diduga melekat pada ketua terpilih.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta PP Nomor 11 Tahun 2017, ASN memang diperbolehkan menjadi pengurus koperasi dengan syarat tertentu, yakni mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) serta tidak mengganggu tugas kedinasan.
Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka keikutsertaan ASN dalam kepengurusan koperasi berpotensi melanggar regulasi yang berlaku.
Di sisi lain, publik mempertanyakan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopdit Swasti Sari yang dinilai sarat kejanggalan.
Bahkan, muncul dugaan adanya upaya pengalihan isu melalui undangan kepada puluhan wartawan untuk meliput kegiatan tersebut.
“Kami mendapat undangan dari Ibu Imel Anin, itu katanya Hoaks,” tandas wartawan yang hadir di RAT Kopdit Swasti Sari
Diktehui undangan peliputan kegiatan RAT sendiri dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 26 April 2026, pukul 10.00 WITA, bertempat di Hotel Harper.
Polemik ini semakin kompleks setelah muncul dugaan dualisme kepengurusan di tubuh Kopdit Swasti Sari.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
