Sesat, Alasan Pengabaian Hak Nakes dalam RAPBD Perubahan 2022 oleh Pemda Flotim

Sedangkan penggantian biaya pelayanan Covid tidak direncanakan oleh RSUD.

“Ini kan logika sesat Kepala BP4D Flotim sebagai Tim anggaran” tohoknya lagi

Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) Flores Timur- Kupang mempertanyakan dasar hukum yang digunakan Pemda Flotim di bawah kepemimpinan Penjabat Bupati Flotim Drs. Doris Rihi memangkukan klaim penggantian biaya pelayanan pasien Covid 19 sebagai lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam RAPBD Perubahan 2022.

Penyusunan APBD Perubahan 2022 berpedoman pada Permendagri 27/2021, jelas mengatur hasil klaim penggantian biaya pelayanan Covid 19 yang diterima perangkat daerah non BLUD dianggarkan sebagai pendapatan retribusi daerah.

Lantas menganggarkan hasil klaim tersebut sebagai lain-lain pendapatan daerah yang sah, apa dasar hukumnya? Setiap kebijakan pemda harus dijelaskan dasar hukum yang dirujuk, tidak sekedar omong-omong saja ya” tanya Koordinator AMPERA Flotim, Sabinus Semara Koten

Menurut AMPERA, hasil klaim penggantian biaya pelayanan Covid 19 yang diterima perangkat daerah non BLUD dengan menggunakan tarif INA CBG tidak sesuai dengan kriteria pengelompokan lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan Permendagri 27/2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 .

“Penyesuaian penganggaran sebagai kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya berkenaan dengan dana kapitasi JKN sesuai Permendagri 28/2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Milik Pemda”tutupnya

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.