PRS – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Fraksi PKB, Ana Waha Kolin, terus menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam agenda reses yang dilaksanakan di Kabupaten Flores Timur.
Memasuki hari 7 dari total 10 hari masa reses, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi NTT itu telah mengunjungi 15 titik dan menerima beragam masukan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Saat menggelar reses di Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Senin (29/6/2026), Ana mengaku mengapresiasi antusiasme masyarakat yang secara terbuka menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
“Saya mengapresiasi seluruh masyarakat Flores Timur yang telah menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung. Semua masukan ini akan menjadi perhatian serius dan akan kami perjuangkan di DPRD Provinsi NTT agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai kewenangannya,” ujar Ana Waha Kolin.
Menurut Ana, persoalan yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah belum meratanya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah.
“Masyarakat mempertanyakan mengapa masih banyak sekolah yang belum menikmati program MBG. Padahal di Flores Timur direncanakan terdapat sekitar 70 dapur MBG, namun hingga kini yang beroperasi baru sekitar 30 dapur. Mereka berharap program ini segera menjangkau seluruh sekolah,” katanya.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan penempatan tenaga kesehatan berstatus PPPK Paruh Waktu yang hingga kini masih terkonsentrasi di Rumah Sakit Jiwa Naimata, Kota Kupang.
Ana menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengurangi pelayanan kesehatan di daerah.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
