Kupang, PRS – Penjabat (Pj.) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Ayodhia G. L. Kalake, menghadiri acara Pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kantor Perwakilan BI NTT pada Rabu (13/9).
Dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur Ayodhia meminta Bank Indonesia bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi risiko inflasi akibat El Nino.
Pj. Gubernur Ayodhia menyampaikan keprihatinannya terkait dengan dampak El Nino terhadap produktivitas pertanian dan perkebunan. Dia mengingatkan bahwa komoditas pertanian, seperti beras, mengalami kenaikan harga yang signifikan dan berpotensi mendorong kenaikan inflasi.
Oleh karena itu, Pj. Gubernur meminta Bank Indonesia dan TPID untuk bekerja sama dalam menyusun strategi mengantisipasi dampak negatif ini.
Selain itu, ia juga mengharapkan dukungan dari Badan Logistik Pangan Nasional (Bulog) dan Badan Pangan Nasional dalam upaya mengatasi masalah inflasi tersebut.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Ayodhia memberikan apresiasi kepada BI dan TPID yang telah berhasil menekan laju inflasi di daerah ini sepanjang tahun 2023.
Mereka telah menerima penghargaan dari Presiden Joko Widodo sebagai salah satu dari lima provinsi terbaik yang mampu menurunkan inflasi secara signifikan.
Menurutnya, angka inflasi yang turun dari 6,65 persen (y.o.y) pada Januari menjadi 3,95 persen (y.o.y) pada Agustus adalah bukti kesuksesan kerja keras BI dan TPID.
Pj. Gubernur Ayodhia juga berharap agar BI tetap menjalankan perannya sebagai penasihat Pemerintah Daerah untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT ke depannya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
