Pengelolaan keuangan daerah dinilai menunjukkan tren positif, namun masih menghadapi tantangan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan aset.
DPRD merekomendasikan penguatan penganggaran berbasis kinerja serta inovasi dalam pengelolaan aset daerah.
Di bidang kepegawaian, digitalisasi ASN diapresiasi, namun percepatan pengisian jabatan strategis dan penerapan sistem merit tetap menjadi perhatian.
DPRD juga menyoroti pentingnya memperkuat dampak koordinasi pusat dan daerah, terutama untuk mendorong investasi dan program strategis masuk ke wilayah NTT.
Wilayah perbatasan diharapkan tidak hanya menjadi zona keamanan, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Sementara itu, dalam penanggulangan bencana, DPRD mendorong perubahan pendekatan dari responsif ke mitigatif, mengingat karakteristik NTT sebagai daerah kepulauan yang rawan risiko.
Menutup sidang, DPRD menegaskan bahwa seluruh rekomendasi merupakan upaya kolektif untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Capaian kinerja tetap diapresiasi, namun harus diiringi dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Kepercayaan publik adalah ukuran utama keberhasilan pembangunan,” menjadi pesan kunci dalam rapat tersebut.
Hasil pembahasan LKPJ 2025 diharapkan menjadi pijakan strategis bagi Pemerintah Provinsi NTT untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
