CP yang lama dimaksud adalah berdasarkan Keputusan Kepala Balitbang dan Perbukuan Nomor: 028/H/KU/2021. Regulasi ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Keputusan Kepala BSKAP Nomor: 032/H/KR/2024.
Untuk diketahui, Lembaga Litbang dan Perbukuan tersebut sudah dihapus oleh Pemerintah dalam struktur Kementerian Pendidikan dan telah digantikan dengan Badan Standar Kuirikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP).
Tetapi Kepala sekolah masih tetap melakukan pembelian buku-buku sesuai Lembaga Litbang dan Perbukuan tersebut. Padahal buku-buku yang berisi CP terbaru sudah beredar luas secara nasional berdasarkan Keputusan Kepala BSKAP Nomor: 032/H/KR/2024.
Kepala Sekolah melakukan pembelian buku bersumber dari Dana BOSP tahun 2025/2026 terbitan tahun 2023 sebanyak 1425 exemplar.
Capaian Pembelajaran (CP) pada buku-buku tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Keputusan Kepala BSKAP Nomor: 032/H/KR/2024 dimana terjadi penyesuaian CP pada mata Pelajaran tertentu.
Selain mata pelajaran Pendidikan Agama, sekaligus sinkronisasi buku teks yang akan diberlakukan pada kurikulum.
Namun Kepala Sekolah tetap melakukan pembelian dengan mengabaikan tuntutan kurikulum nasional.
Kepala Sekolah berdalil bahwa perubahan CP tidak terjadi pada semua mata Pelajaran. Dalil tersebut keliru karena sepanjang pergantian CP sejak tahun 2022 sampai 2025 hanya mata Pelajaran Pendidikan Agama yang tidak mengalami perubahan.
Sedangkan 9 mata Pelajaran lainnya terjadi perubahan secara signifikan, yakin penyesuaian materi dan struktur serta singkronisasi buku teks yang akan digunakan oleh murid.
Terkait anggaran, Kepala Sekolah menyatakan sekitar Rp.40.000.000,- yg digunakan untuk pengadaan buku. Namun faktanya dalam Nota Pembelian di Aplikasi Siplah sebasar Rp.159.611.842,- dengan jumlah total buku sebanyak 4235 exemplar. Dengan demkian Kepala Sekolah tidak transparan dan melakukan pembohongan publik.
Hal lain yang menjadi krusial dan berpotensi menjadi temuan penyalahgunaan Dana BOSP adalah;
Adanya ketidaksinkronan antar anggaran dalam RKAS dengan Nota Belanja dari Aplikasi Siplah terkait pembelian Buku Teks Wajib Kurikulum Merdeka untuk murid.
Di RKAS tertera senilai Rp.40.307.500,- sedangkan di Nota Pembelian Aplikasi Siplah sebesar Rp.33.217.594,- dengan demikian masih ada sisa anggaran sebesar Rp.7.089.906,-. Ini yang menjadi potensi penyalahgunaan anggaran.
Adanya ketidaksinkronan antar anggaran dalam RKAS dengan Nota Belanja dari Aplikasi Siplah terkait pembelian Buku PR Interaktif SMP/MTs semester 1 dan 2. Di RKAS tertera senilai Rp.66.920.000,- sedangkan di Nota Pembelian Aplikasi Siplah sebesar Rp.55.264.284,-. Inipun menjadi potensi penyalahgunaan anggaran.
Pengadaan Kartu Perpustakaan dengan nominal yang tertera dalam RKAS sebesar Rp.3.520.000,-. Namun sampai detik ini tidak terealisasi.
Pengadaan Kartu OSIS dengan nominal yang tertera dalam RKAS sebesar Rp.3.520.000,-. Ini pun sampai detik ini tidak terealisasi.
Reporter: HN/Tim
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
