Ketiga dari Aspek Sosiologis Politik Hukum kita menilai Hukum ini di buat untuk apa dan untuk siapa.
Menurut Agus Boli sang Master Hukum dan Master Politik ini mengatakan Segala produk hukum yang mengatur kehendak rakyat dalam menentukan kualitas demokrasi wajib mengakomodir kehendak rakyat.
Nah secara empiris diketahui di Lembaga DPR RI ada delapan Fraksi minum Fraksi PDIP kehendaki sistem Pemilu Proporsional Terbuka artinya mayoritas mutlak rakyat Indonesia yang terwakili di Fraksi-Fraksi kehendaki itu dan MK wajib akomodir itu.
Di tambah lagi dengan hasil Survei mengatakan angka di atas 51 persen rakyat kehendaki proporsional terbuka,masa MK putuskan lain mewakili kedaulatan rakyat mana.
Agus Boli meyakini dengan tiga persepektif alasan “Legal Opinion”nya MK memutuskan Sistem Pemilu 2024 tetap dengan Sistem Proporsional Terbuka untuk pemilihan calon Legislatif dan para caleg tidak perlu cemas.
Bagaimana jika MK memutuskan Proporsional Tertutup?Agus Boli mengatakan Presiden,DPR RI,KPU,Bawaslu bisa mengabaikan putusan tersebut dan tetap menjalankan Undang-Undang yang ada dengan Sistem Proporsional terbuka dan tidak masalah.
Demikian tegas Agus Boli Wakil Bupati Flores Timur 2017-2022 yang meraih penghargaan Wakil Kepala Daerah terbaik se-Indonesia dan Owner Pengacara pada Law Office Agustinus Payong Boli,SH,MH,M.IP and Patners ini.
Editor: Hendrik
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
