Evaluasi Rutin Bersama Pemda Flotim, Begini Upaya BPJS Kesehatan

Kupang,Porosnttnews.com- BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Daerah Kab. Flores Timur secara rutin melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan peserta JKN, yang meliputi pembahasan ketersediaan sarana dan prasarana dan tenaga medis, pelayanan obat, keluhan, pembiayaan pelayanan kesehatan, absensi klaim RS dan hal lain terkait pelayanan kesehatan program JKN.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Maumere I Gusti Ngurah Arie Mayanugraha mengungkapkan sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Maumere dalam hubungan kemitraan pelayanan JKN dengan Pemda setempat.

“Keberhasilan segala upaya tersebut akan tergantung pada mekanisme dan kebijakan terkait pengadaan obat yang sepenuhnya menjadi wewenang RS (RSUD Larantuka) bersama dengan Pemerintah Daerah (Flotim)” urainya ketika dihubungi Porosnttnews.com dari Kupang pada Rabu (12/10/2022)

Ia merinci sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Maumere yaitu:
Pertama, Mendorong pemberian obat Kronis di Instalasi Farmasi RS dengan memanfaatkan data Utilisasi Review sehingga membantu RS dalam menentukan proses pengadaan obat-obatan yang dibutuhkan dan Obat Kronis dapat ditagihkan terpisah diluar paket INA-CBGs.

Kedua, Melakukan koordinasi dengan FKTP dalam hal ini Puskesmas untuk memberikan pelayana Obat Program Rujuk Balik berdasarkan data pelayanan penyakit kronis di RS. Sehingga peserta lebih mudah mendapatkan akses palayanan Obat Program Rujuk Balik.

Ketiga, Mendorong RS untuk bekerjasama dengan Apotik Penyangga untuk menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien peserta JKN.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.