Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Hukum  

Sidang Perkara Perdata PT SIM vs. Pemprov NTT dan PT Flobamor

Poros NTT News

Kupang,PRS – Sidang perkara perdata antara PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) sebagai penggugat melawan tergugat I Pemprov NTT dan tergugat II BUMD PT Flobamor kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada Selasa, 12 September 2023.

Sidang ini memiliki agenda pembuktian yang melibatkan 14 bukti tambahan yang diajukan oleh pihak penggugat, PT SIM.

Poros NTT News

Tim kuasa hukum PT SIM, yang dipimpin oleh Shiddiq Surya Pratama, S.H., menyatakan bahwa bukti-bukti tambahan tersebut termasuk surat dan dokumen yang memperkuat klaim kerugian yang dialami PT SIM.

Kerugian tersebut mencakup biaya pembangunan sekitar Rp 25 miliar dan potensi pendapatan yang hilang sejak diputus hubungan kerja (PHK) tahun 2020 hingga akhir kontrak 25 tahun pada tahun 2043, yang mencapai ratusan miliar.

Selain itu, dalam sidang tersebut, tim kuasa hukum PT SIM juga menyajikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman NTT yang menekankan bahwa perkara ini harus diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Mereka juga mengungkapkan bahwa Pemprov NTT menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2018 untuk menghitung kontribusi yang harus diserahkan, meskipun perjanjian antara PT SIM dan Pemprov NTT pada tahun 2014 mengacu pada pedoman lain.

Baca Juga :  Mantan TKI Kuli Kasar Ini,Desak Polisi Tangkap Calo Pengirim TKI Alm.Agnes Muda dan Minta Pemda Gencar Sosialisasi

Lebih lanjut, kuasa hukum PT SIM mencatat bahwa persentase nilai kontribusi yang ditetapkan oleh Pemprov NTT dalam kontrak tersebut lebih tinggi daripada yang ditentukan dalam Keputusan Gubernur NTT tahun 2016.

Mereka berpendapat bahwa penilaian yang digunakan oleh Pemprov NTT tidak transparan dan tidak sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.