PRS – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, Ana Waha Kolin, memberi pandangan kritisnya pada Jumat, 23 Mei 2025.
Menurut Ana, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan.
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi atas catatan BPK RI. Namun, yang perlu disikapi bersama adalah bagaimana muara dari WTP ini sampai ke masyarakat. Keadilan dan kesetaraan harus tercapai dalam proses pembangunan di NTT,” tegasnya.
Ana menilai bahwa masyarakat tidak terlalu peduli dengan predikat WTP, melainkan lebih mengutamakan dampaknya dalam kehidupan mereka.
Ia juga menyinggung soal temuan yang tidak sesuai regulasi, dan menekankan bahwa fraksi PKB sepakat agar semua temuan harus diselesaikan secara transparan dan tidak merugikan tenaga honorer maupun pihak lain.
