Sekretaris Komisi IV DPRD NTT Soroti LHP BPK: WTP Tak Jamin Kesejahteraan Masyarakat

PRS – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, Ana Waha Kolin, memberi pandangan kritisnya pada Jumat, 23 Mei 2025.

Menurut Ana, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan.

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi atas catatan BPK RI. Namun, yang perlu disikapi bersama adalah bagaimana muara dari WTP ini sampai ke masyarakat. Keadilan dan kesetaraan harus tercapai dalam proses pembangunan di NTT,” tegasnya.

Ana menilai bahwa masyarakat tidak terlalu peduli dengan predikat WTP, melainkan lebih mengutamakan dampaknya dalam kehidupan mereka.

Ia juga menyinggung soal temuan yang tidak sesuai regulasi, dan menekankan bahwa fraksi PKB sepakat agar semua temuan harus diselesaikan secara transparan dan tidak merugikan tenaga honorer maupun pihak lain.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.