Pemprov NTT Gaspol Bentuk 5 Tim Percepatan, Fokus Ekonomi Rakyat

PRS – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi membentuk lima tim percepatan pembangunan untuk mengakselerasi program prioritas, dengan penekanan pada ekonomi kerakyatan dan keterbukaan informasi publik.

Kebijakan ini diumumkan langsung dalam konferensi pers di Kantor Gubernur NTT pada Selasa, 28 April 2026.

Kepala Dinas Kearsipan sekaligus Humas NTT, Prisila Q. Parera menegaskan bahwa pembentukan tim ini merupakan respons atas lambatnya implementasi sejumlah program pembangunan.

“Pemerintah Provinsi NTT membentuk lima tim percepatan pembangunan sebagai strategi utama untuk mendorong program prioritas lima tahun ke depan,” tegas Jusuf.

Jusuf menjelaskan, tim percepatan ini bekerja dalam tiga sektor besar yang saling terintegrasi, yakni pemerintahan dan desa, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum.

“Setiap bidang memiliki koordinator dan perangkat kerja yang mengatur pelaksanaan program secara lebih cepat dan terarah,” ujarnya.

Menurutnya, pola ini dirancang untuk memotong birokrasi yang selama ini dinilai memperlambat eksekusi program di lapangan.

Selain fokus pada pembangunan fisik dan ekonomi, Pemprov NTT juga serius memperkuat komunikasi publik.

“Kami mengoordinir komunikasi pemerintah mulai dari perencanaan strategi, pengelolaan informasi publik, hingga pemanfaatan media sosial,” kata Jusuf.

Ia menyebutkan, pemerintah kini aktif menggunakan berbagai platform digital.

“YouTube, Instagram, dan Facebook sudah kami gunakan untuk menyebarkan informasi kegiatan pemerintah dan program prioritas,” jelasnya.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan masyarakat.

Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Jusuf Lery Rupidara, menjelaskan bahwa pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik.

“Kami sangat terbuka terhadap partisipasi masyarakat dan media untuk mengisi ruang informasi dengan konten-konten yang positif,” ujarnya.

Fokus utama percepatan juga diarahkan pada penguatan ekonomi berbasis rakyat. Pemerintah menilai sektor ini sebagai fondasi utama pertumbuhan daerah.

“Ekonomi NTT adalah ekonomi kerakyatan, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” tegas Prisila.

Ia menjelaskan, strategi ekonomi mencakup penguatan produksi, distribusi, konsumsi, serta akses permodalan bagi masyarakat.

Berbagai skema pembiayaan seperti kredit usaha mikro hingga program nasional akan dioptimalkan untuk mendukung pelaku usaha lokal.

Pemprov NTT juga mendorong masyarakat untuk lebih mencintai produk lokal sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi daerah.

“Kalau bukan kita yang menggunakan produk NTT, siapa lagi,” ujarnya.

Di akhir pernyataan, pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Pembangunan ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya gubernur dan jajaran, tetapi seluruh masyarakat NTT,” pungkasnya.

Dengan pembentukan lima tim percepatan ini, Pemprov NTT menargetkan akselerasi pembangunan yang lebih konkret, terukur, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.**

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.