Berdasarkan informasi yang diterima ARAKSI, proyek-proyek tersebut dikerjakan oleh berbagai instansi pusat melalui Balai Besar Sungai dan Bendungan, Balai Jalan Nasional (BPJN), serta Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Kami berharap kegiatan KPK di NTT kali ini benar-benar menghasilkan sesuatu yang positif. Semua proyek yang menggunakan dana APBN harus berjalan baik, transparan, dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Alfred lewat pesan WhatsApp kepada redaksi PorosNTT.
Selain di Rote Ndao, industri garam di Kabupaten Kupang juga menjadi fokus perhatian publik.
Industri ini telah berjalan selama beberapa tahun dan melibatkan sejumlah pihak swasta, terutama di wilayah Kecamatan Kupang Timur.
Kegiatan pengawasan KPK diharapkan mampu mendorong tata kelola proyek yang lebih bersih dan akuntabel, serta memastikan bahwa anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
ARAKSI Dukung Pengawasan dan Transparansi
Meski memberikan kritik keras, ARAKSI menyambut baik langkah KPK yang menurunkan tim monitoring ke NTT.
Menurut Alfred, tindakan tersebut merupakan bagian penting dari upaya pencegahan dan pengawasan agar praktik korupsi tidak lagi subur di daerah.
Namun, ia menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak berarti membiarkan KPK hanya melakukan pendekatan administratif.
“Kalau hanya datang untuk foto dan seremonial, lebih baik tidak usah. Tapi kalau datang untuk mengusut dan menindak, masyarakat siap mendukung penuh,” katanya.
ARAKSI juga berkomitmen untuk terus memantau setiap proyek besar di NTT, terutama yang dibiayai dari dana pusat.
ARAKSI akan terus menyuarakan dugaan penyimpangan yang ditemukan di lapangan melalui laporan ke lembaga penegak hukum.
Demikian permintaan kehadiran KPK di NTT seharusnya menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi, khususnya di sektor pembangunan jalan dan jembatan.
ARAKSI berharap agar kunjungan dan pengawasan tersebut tidak berhenti di atas kertas, tetapi melahirkan tindakan nyata demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di NTT.
“Masyarakat sudah jenuh dengan janji. Yang kita tunggu adalah tindakan. KPK harus menunjukkan keberaniannya di NTT,” tutup Alfred Baun dengan nada tegas.
Reporter: PorosNTT/Tim
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
