PRS– Ahmad Yohan resmi dilantik sebagai Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, di Universitas Nusa Cendana, Jumat (15/5/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Auditorium Undana Kupang itu dihadiri ribuan kader PAN dari seluruh kabupaten dan kota se-NTT.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Yohan dilantik bersama Marten Lenggu sebagai Sekretaris dan Maria Enbu sebagai Bendahara DPW PAN NTT.
Usai pelantikan, Ahmad Yohan yang juga anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan NTT I menyampaikan apresiasi kepada Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, atas langkah cepat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Kabupaten Alor.
“Saya memberikan apresiasi kepada Bapak Wakil Gubernur Johni Asadoma yang telah bergerak cepat menyelesaikan konflik di Alor. Langkah ini menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan berpihak pada masyarakat,” ujar Ahmad Yohan.
Dalam pidatonya, Ahmad Yohan menegaskan bahwa PAN tidak hanya hadir untuk meraih kekuasaan politik, tetapi juga untuk memberikan pengabdian nyata kepada masyarakat.
“Tema pelantikan hari ini adalah ‘Ayo Bangun NTT’, karena PAN tidak pernah ingkar janji,” tegasnya.
Menurut Ahmad Yohan, kehadiran langsung Zulkifli Hasan dalam pelantikan pengurus DPW dan DPD PAN se-NTT menjadi momen bersejarah bagi kader PAN di daerah.
“Hari ini kita membuktikan bahwa pengurus DPW dan DPD PAN se-NTT bisa dilantik langsung oleh Ketua Umum DPP PAN. Ini sejarah dan kami bangga,” katanya.
Sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan memaparkan sejumlah program strategis yang sedang diperjuangkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di NTT.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
