Kupang,Porosnttnews.com- Mengantisipasi dampak inflasi, Kementerian Keuangan menerbitkan Permenkeu Nomor 134/PMK.07 /2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, di Jakarta pada Senin (05/09/2022).
Permenkeu tersebut sebagai kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, salah satunya yakni pemberian bantuan sosial atau populer dengan sebutan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.
Pemda diwajibkan menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
Laporan penganggaran diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 September 2022.
“Belanja wajib digunakan untuk pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan” bunyi Pasal 2 ayat (2) huruf a.