PRS – Anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi NasDem, Fredi Mui, menyoroti maraknya kendaraan berplat luar daerah yang beroperasi di NTT dan berdampak pada distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Menurutnya, kondisi ini menimbulkan ketimpangan karena kendaraan luar daerah ikut mengonsumsi BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kendaraan lokal.
“Dengan banyaknya kendaraan plat luar yang beroperasi di NTT, itu berdampak pada alokasi BBM subsidi. Karena perhitungan kuota dari Pertamina didasarkan pada jumlah kendaraan lokal,” ujar Fredy Mui pada Kamis,9/4/2026.
Fredy menjelaskan bahwa kendaraan dari luar daerah ikut mengambil jatah BBM subsidi di NTT, sehingga menyebabkan potensi kekurangan di lapangan.
“Yang berhak mengonsumsi BBM subsidi itu kendaraan lokal, tapi dalam praktiknya kendaraan luar juga ikut mengisi. Akibatnya, terjadi kekurangan BBM di daerah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti persoalan pajak kendaraan yang tidak masuk ke kas daerah NTT meskipun kendaraan tersebut beroperasi di wilayah ini.
“Mereka gunakan fasilitas di sini, jalan di sini, BBM di sini, tapi pajaknya dibayar di daerah asal. Ini yang jadi persoalan,” kata Fredy.
Fredy mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada sistem konektivitas pembayaran pajak kendaraan secara nasional melalui Samsat.
“Masalahnya, belum ada konektivitas sistem pembayaran Samsat seluruh Indonesia. Jadi kendaraan luar tetap harus bayar pajak di daerah asalnya,” jelasnya.
Ia mendorong adanya kerja sama nasional agar pembayaran pajak bisa dilakukan di daerah tempat kendaraan beroperasi.
“Kalau ada sistem nasional, kendaraan dari luar daerah bisa bayar pajak di NTT. Tinggal diatur persentasenya, berapa untuk NTT dan berapa dikirim ke daerah asal,” ujarnya.
Sebagai solusi utama, Fredy menilai kebijakan balik nama kendaraan menjadi opsi paling ideal agar pajak masuk sepenuhnya ke daerah.
“Cara terbaik itu balik nama, karena kita bisa terima pajak secara penuh. Kalau tidak, kita hanya dapat sedikit,” tegasnya.
Ia juga menyinggung adanya aturan batas waktu penggunaan kendaraan luar daerah.
“Ada regulasi, enam bulan diberi dispensasi, setelah itu harus menggunakan plat lokal. Tapi implementasinya masih jadi kendala,” tambahnya.
Ferdy menekankan bahwa pajak kendaraan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting untuk pembangunan.
“Pembangunan kita bersumber dari pajak, termasuk pajak kendaraan. Tapi kendaraan luar tidak berkontribusi, padahal mereka ikut menikmati pembangunan,” jelasnya.
Fredy berharap ke depan ada kebijakan yang lebih tegas dan sistem yang terintegrasi secara nasional untuk mengatasi persoalan ini.
“Kalau belum bisa secara penuh, minimal ada konektivitas sistem pembayaran agar NTT tetap mendapatkan bagian, meskipun tidak besar,” tutupnya.
Reporter : Hendrik
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
