Daerah  

Ketua ARAKSI: Jembatan Bliko Rp18 Miliar di Flores Timur Diduga Tak Penuhi Standar Nasional

Poros NTT News

PRS  – Proyek penggantian Jembatan Bliko di Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), senilai lebih dari Rp18 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diduga bermasalah.

Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI) NTT menyoroti adanya indikasi penyimpangan sejak proses pengadaan hingga pelaksanaan proyek di lapangan.

Scroll kebawah untuk lihat konten
Ingin Usaha Anda Tampil Disini? Hubungi Kami!!!

 

Ketua ARAKSI NTT, Alfred Baun, pada Sabtu (11/10/2025), menyatakan bahwa proyek yang dikerjakan oleh PT Kurnia Mulia Mandiri melalui skema e-katalog mini kompetisi jasa konstruksi tidak transparan.

ARAKSI justru menduga kuat kalau perusahaan pelaksana diduga tidak memiliki etalase jasa konstruksi resmi di sistem e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Gambar. Pemasangan dinding modular pra cetak jembatan Bliko Adonara menggunakan alat bantu eksavator bukan crane. (Foto insert)
Gambar. Pemasangan dinding modular pra cetak jembatan Bliko Adonara menggunakan alat bantu eksavator bukan crane. (Foto insert)

“Dari awal hingga sekarang, proyek ini penuh tanda tanya (penuh misteri). Kami tidak tahu apakah pengadaannya sesuai prosedur terbuka atau hanya formalitas? Apakah sesuai e-katalog versi 6 atau sebaliknya bahkan dugaan pemilihan pemenang berdasarkan ambang batas. Semuanya misteri,” ucap Alfred sambil mengernyitkan dahinya.

Baca Juga :  Proaktif Perwakilan BPKP NTT Sangat Penting Mengawal Pembangunan Daerah

Diduga Pemasangan Girder Dilakukan Tanpa Crane

ARAKSI juga menyoroti proses pemasangan komponen jembatan, seperti girder dan dinding modular pracetak, yang menurut laporan dilakukan secara manual tanpa bantuan alat berat seperti crane.

Dan jika benar hal ini dinilai sangat berisiko terhadap kualitas dan keselamatan struktur jembatan.

“Kalau benar girder sepanjang 35 meter dipasang tanpa crane, itu jelas melanggar standar teknis nasional dan sangat membahayakan. Kami menduga ada pembiaran dari pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT selaku pelaksana proyek, juga dugaan tidak adanya konsultan pengawas independen atau mungkin dugaan kepura-puraan pengawasan proyek dari Pengawas Internal Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang tidak tuntas. BPJN NTT juga jangan pura-pura tidak tahu
,” sindir Alfred.

Demikian Seorang ahli teknik sipil yang dimintai keterangan secara terpisah menyatakan bahwa pemasangan girder tanpa crane berisiko tinggi terhadap presisi struktur jembatan.

Ketidakpresisian tersebut bisa berdampak pada titik paling kritis jembatan, yakni BM 100 (bending moment maksimum), di mana beban terbesar terjadi.

Baca Juga :  Kajari TTU  Lakukan OTT Terhadap Ketua Araksi NTT AB di So'E

Masalah teknis yang mungkin terjadi lanjutnya yakni Girder tidak sejajar yang berakibat Beban tidak merata, serta berdampak pada terjadinya retakan dini.
Selain itu l Panel pracetak mudah bergeser dan sudah tentu akan membuat Tekanan tidak seimbang, yang selanjutnya berdampak pada umur struktur pendek.

Ia juga menjelaskan jika
Tumpuan meleset, akan sangat berpengaruh pada Pilar retak, dan risiko fatalnya jembatan ambruk.

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com

+ Gabung