Ketua BPD Desa Nifutasi Gabriel Ato saat dikonfirmasi media Poros NTT pada hari Kamis, 29/3/2023 melalui sambungan selulernya, membenarkan adanya laporan tersebut.
“Ya kami sudah membuat laporan kepada Polres TTU, agar mantan kepala Desa bersama bendahara aktif dan mantan bendahara untuk bertanggung jawab”, tutur Gabriel Ato.
Menurut Gabriel Ato ada 16 point’ yang menjadi dasar laporan kami, diantaranya:
- pembangunan WC tahun 2016,belum selesai bahkan ada 3 kepala keluarga di RT 09 sama sekali tidak dikerjakan.
- Pembangunan lapangan bola kaki tahun 2018 juga mubasir.
- Pemasangan meteran listrik dengan saya 450 Watt secara gratis bagi masyarakat tidak tuntas.
- Ada pungutan biaya tambahan dari masyarakat untuk penambahan daya listrik, belum dikembalikan oleh kepala Desa.
- Alokasi anggaran untuk pengadaan PLTS/PLTM tahun 2018 ada 16 unit,realisasi hanya 8 unit, dan tahun 2019 ada 50 unit realisasi hanya 30 unit.
- Pengelolaan Tanki air milik Desa dilakukan secara sepihak oleh mantan Kades.
- Pembangunan kantor Desa Nifutasi pada tahun 2017 mubasir.
- Pembangunan di mabung dua unit untuk warga dusun 02 Naipeas dan dusun 03 kiukiba.
- Pengadaan 4 unit tugu tapal batas dengan desa manumean,desa Ponu,desa dan desa kuluan hanya satu saja yang terealisasi yaitu antara desa Nifutasi dan Desa Ponu.
- Pajak pembangunan fisik tahun tahun 2019-2020 diduga tidak disetor pada kas Negara.
- Alokasi pengadaan sapi 70 ekor tahun 2020, terealisasi hanya 30 ekor.
- Pencairan DD tahap I tahun 2021 sebesar 816 juta dan ADD tahun 2021 tahap I sebesar 40% tidak ada bukti fisik.
- BPKB mobil Tanki air masih di dealer.
- Rencana lantai kantor Desa harus pakai keramik,nyatanya tidak pasang keramik.
- Aset Desa/inventaris Desa belum diserahkan semuanya kepada penjabat kepala desa.
- Melampirkan Berita Acara penolakan LKPJ mantan Kepala Desa oleh BPD,serta Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat kabupaten TTU.
Reporter: David
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
