“Kami mempertanyakan apakah status ruas jalan ini sudah dialihkan menjadi jalan pusat. Kalau benar demikian, sejak kapan perubahan itu dilakukan dan berdasarkan keputusan siapa? Komisi IV DPRD tidak pernah menerima penjelasan mengenai hal tersebut,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Rote Ndao, Simson mengaku prihatin atas belum adanya kepastian pelaksanaan proyek tersebut.
Ia menilai penanganan longsor di Letelangga merupakan kebutuhan mendesak karena menyangkut keselamatan pengguna jalan dan kelancaran aktivitas masyarakat.
Ia mengungkapkan, lokasi longsor tersebut sebelumnya telah ditinjau langsung oleh Wakil Gubernur NTT, diketahui oleh Gubernur NTT, serta dikunjungi Ketua Komisi IV bersama sejumlah anggota DPRD Provinsi NTT.
Karena itu, menurutnya, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk kembali menunda pelaksanaan pekerjaan.
Simson mendesak Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT memastikan proyek penanganan longsor tetap berjalan pada tahun 2026, baik melalui pendanaan APBD Provinsi maupun skema Inpres Jalan Daerah.
“Yang terpenting bagi masyarakat Rote Ndao adalah pekerjaan ini harus segera dilaksanakan tahun ini sesuai rencana awal. Mau menggunakan APBD Provinsi atau dana Inpres Jalan Daerah, yang penting penanganan longsoran di ruas Ba’a–Batutua segera dikerjakan demi keselamatan dan kelancaran akses transportasi masyarakat,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Simson berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian terkait pelaksanaan proyek tersebut agar tidak kembali tertunda.
Ia menilai kehadiran infrastruktur jalan yang aman dan layak menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Rote Ndao sekaligus bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi janji pembangunan yang telah disepakati bersama DPRD. (**)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
