PRS – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Fraksi PSI, Simson Polin, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT tetap konsisten melaksanakan seluruh program pembangunan yang telah disepakati bersama DPRD dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026.
Penegasan tersebut disampaikan Simson saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD NTT bersama Dinas PUPR Provinsi NTT yang membahas pelaksanaan program dan anggaran pembangunan infrastruktur, Selasa (21/7/2026).
Menurut Simson, seluruh program yang telah disahkan dalam APBD harus direalisasikan sesuai rencana.
Ia mengingatkan, perubahan kebijakan tanpa koordinasi dengan DPRD berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Program yang sudah menjadi keputusan bersama antara DPRD dan pemerintah harus dijalankan sesuai rencana. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena apa yang telah diputuskan justru tidak dilaksanakan,” tegas Simson.
Dalam rapat tersebut, Simson memberi perhatian khusus terhadap penanganan longsor di ruas jalan provinsi Ba’a–Batutua, tepatnya di wilayah Letelangga, Kabupaten Rote Ndao.
Ia menjelaskan, proyek penanganan titik longsor tersebut sebelumnya telah memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp9,2 miliar pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dikerjakan pada 2026.
Namun, ia mempertanyakan keputusan Dinas PUPR yang mengalihkan pembiayaan proyek itu ke skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) tanpa terlebih dahulu menyampaikan informasi maupun membahasnya bersama Komisi IV DPRD NTT.
Simson juga meminta penjelasan terkait status ruas jalan tersebut. Menurutnya, DPRD belum pernah menerima informasi resmi apabila ruas Ba’a–Batutua telah berubah status menjadi jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
