Laporan data dan kegiatan verifikasi kemudian disampaikan ke kantor Bappeda Kota Kupang untuk kebutuhan evaluasi dan pengendalian secara berkelanjutan.
Sementara itu WASH Officer Unicef Kantor Perwakilan NTT dan NTB, Rosita La Ode Pado, dalam sambutannya mengatakan UNICEF bersama Pemerintah Provinsi NTT khususnya Pemerintah Kota Kupang mendukung percepatan program Stop BABS.
Menurutnya seluruh penduduk Indonesia berhak mendapatkan akses pelayanan yang layak, aman, bersih dan sehat. Rakor ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya terkait strategi dan pengukuran bersama untuk percepatan pencapaian STBM di Kota Kupang.
Dengan kehadiran semua unsur yang terlibat dalam percepatan pencapaian STBM bersama Pokja AMPL Provinsi NTT, maka target-target yang menjadi fokus utama program tersebut dapat terwujud. “semoga dengan kegiatan ini kita dapat menyusun strategi untuk percepatan pilar 2 dan pilar 3 STBM di Kota Kupang.
Apresiasi dan terima kasih kami berikan kepada Sekda Kota Kupang beserta seluruh jajaran yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung seluruh upaya yang dilakukan bersama UNICEF dan CIS Timor, ke depannya kita dapat terus bekerja sama, berkomitmen dan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah dipersiapkan oleh Pokja.
Kegiatan ini pun dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, SE., M.Si., dan dihadiri oleh para Asisten Sekda, Kepala Bappeda Kota Kupang, Djidja Kadiwanu, SE., WASH Officer Unicef Kantor Perwakilan NTT dan NTB, Rosita La Ode Pado, Perwakilan tim Pokja AMPL Provinsi NTT, Perwakilan CIS Timor, Perwakilan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), serta para Camat dan Lurah.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
