PRS – Isu mengenai dugaan praktik mafia di tubuh birokrasi kembali menjadi penilaian publik setelah muncul berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan administrasi yang dinilai lambat, tidak transparan, dan sarat kepentingan tertentu.
Kondisi tersebut memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap integritas aparatur pemerintahan.
Praktik yang sering disebut masyarakat sebagai “mafia birokrasi” umumnya dikaitkan dengan adanya dugaan permainan dalam pengurusan dokumen, perizinan, distribusi proyek, hingga penempatan jabatan tertentu yang dianggap tidak sepenuhnya berdasarkan aturan dan merit sistem.
Pengamat kebijakan publik menilai, persepsi publik terbentuk karena masih adanya jarak antara semangat reformasi birokrasi dengan kenyataan pelayanan di lapangan.
Masyarakat kerap merasa bahwa proses administrasi dapat berjalan lebih cepat apabila melibatkan pihak tertentu atau jalur informal.
“Ketika pelayanan publik tidak berjalan secara terbuka, maka ruang kecurigaan masyarakat semakin besar. Di situlah persepsi tentang adanya mafia dalam birokrasi muncul,” ujar seorang pengamat kebijakan public pada Senin, 16/03/2026.
Selain itu, rendahnya keterbukaan informasi dalam sejumlah proses administrasi juga memperkuat anggapan publik bahwa masih ada kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar dalam pengambilan keputusan birokrasi.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
