PRS – Mantan Kepala SD Muhammadiyah 2 Kupang, Marjan, S.Pd, akhirnya menjelaskan terkait Dalam keterangannya, adanya pengelolaan dans sekitar Rp 20 juta yang digunakan untuk pembelanjaan disesuaikan dgn kebutuhan sekolah
Pengakuan itu disampaikan Marjan saa memberikan keterangannya pada Sabtu, 23/05/2026, terkait hasil temuan pemeriksaan inspektorat.
Ia menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran telah dipertanggungjawabkan dan barang hasil pembelanjaan tersedia di sekolah.
Berdasarkan hasil audit inspektorat tersebut tidak di temukan penyalahgunaan keuangan oleh kepala sekolah. Yang temukan adalah penyalahgunaan uang oleh bendahara sebanyak 78 lebih.
Menurutnya, keputusan melakukan pembelanjaan ada beberapa kebutuhan sekolah, seperti meja dan kursi guru maupun siswa, TV, kursi biro.
Marjan menjelaskan, dana yang digunakan berasal dari sumber hibah sekolah swasta sehingga dirinya berani mengambil keputusan pembelanjaan disesuaikan kebutuhan sekolah.
Ia juga mengaku seluruh pengeluaran tetap dicatat dan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban dana bos sekolah.
Dalam penjelasannya, Marjan mencontohkan pengadaan kursi siswa yang awalnya dianggarkan sebanyak 50 unit.
Karena harga barang lebih murah dari perkiraan, sisa anggaran digunakan untuk menambah jumlah kursi menjadi 60 unit.
“Tidak ada uang kurang atau lebih yang hilang. Karena harga kursi lebih murah, saya tambah lagi jumlah kursinya supaya kebutuhan siswa terpenuhi,” jelasnya.
Meski demikian, Marjan mengakui bahwa secara teknis pembelanjaan seharusnya mengikuti mekanisme SIPLAH sesuai petunjuk teknis yang berlaku.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
